Bertemu Jokowi di Bogor, Ini yang Dibahas Para Pimpinan DPD RI

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 19 Jun 2020 21:44 WIB
DPD RI
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Pimpinan DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan, salah satunya dukungan Jokowi pada upaya penguatan pendidikan Islam di Tanah Air melalui percepatan peningkatan status Sembilan Institus Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, dukungan presiden merupakan suatu indikator bahwa pemerintah peduli terhadap dan perkembangan Islam. Ia berharap Menteri Agama dapat segera menindaklanjuti arahan presiden tersebut.

Selain membahas pendidikan Islam, dalam pertemuan tersebut turut dibahas beberapa hal pokok.

"Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat," jelas LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, pimpinan DPD RI juga menyampaikan saran agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama, kata dia, hal-hal terkait belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.

"Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing," ujar Nono.

Nono menambahkan, pihaknya juga membahas usulan kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat, dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan mengenai serapan garam rakyat dan jadwal waktu Impor garam yang tidak bertepatan dengan masa panen.

Mengenai Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan permintaan beberapa kepala daerah soal bantuan dana untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.

"Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan," kata Mahyudin.

Wakil Ketua II DPD RI Sultan Baktia Najamudin membahas impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri. Ia menyampaikan hasil rapat kerja dengan Menteri Perdagangan mengenai impor barang jadi.

"Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard," kata Sultan.

(prf/ega)