Pandangan Komisi Dakwah MUI Soal Salat Jumat 'Ganjil Genap'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 09:47 WIB
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Muhammad Cholil Nafis.
Cholil Nafis (Foto: Sachril/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi Dakwah MUI, M Cholil Nafis, turut menanggapi rencana pelaksanaan salat Jumat 2 gelombang berdasarkan ganjil-genap nomor HP yang diatur Dewan Masjid Indonesia (DMI). Cholil membandingkan hal tersebut dengan pelaksanaan salat Jumat di negara-negara Eropa.

"Informasi dari teman di Eropa saat pandemi COVID-19 begini dan masjid atau tempat ibadah tak bisa menampung semua jemaah maka dilakukan dengan model pendaftaran dari hari-hari sebelumnya dan pada saat Jumatan dilaksanakan maka di tempat shalat itu sudah tertera nama jemaah. Artinya itu teknis pengaturan untuk melakukan salat Jumat di tempat yang terbatas dengan jumlah jemaah yang lebih besar," kata Cholil dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2020).

Cholil mengatakan penerapan skema ganjil-genap saat salat Jumat seakan salat Jumat harus dilaksanakan dalam kondisi apapun dan harus di masjid. Padahal, kata dia, umat Islam bisa melaksanakan salat Jumat di tempat yang berbeda-beda.

"Seakan salat Jumatan suatu keharusan dalam kondisi apapun dan harus di masjid dengan pilihan mendaftarkan nomor hp ganjil atau genap sesuai dengan tanggal pada hari Jumat itu. Padahal Jumatan itu bisa dilakukan dengan satu gelombang saja di masjid atau tempat lainnya, bisa beberapa Jumatan di tempat yang berbeda-beda (ta'addud al-jum'ah) bahkan bisa saja salat Zuhur kalau tak memungkinkan Jumatan pada 1 tempat," ujar dia.

Tonton video 'Fatwa MUI soal Salat Berjamaah dan Jumatan Jelang New Normal':

Selanjutnya
Halaman
1 2