Komnas Perempuan Desak DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan PRT

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 17 Jun 2020 08:46 WIB
Salah satu peserta aksi dari puluhan pekerja rumah tangga (PRT) yang tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menggelar aksi damai mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Undang Undang (UU) Perlindungan PRT di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Dalam aksinya Jala PRT juga meminta DPR untuk menindak anggotanya yang diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap PRT bernama Toipah. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi saat aksi mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT. (Rachman Haryanto/detikcom)

Menurut Komnas Perempuan, kekosongan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT tidak hanya berdampak terhadap kerentanan PRT. Namun juga pada ketidakpastian perlindungan atas hak pemberi kerja.

"Pengesahan RUU Perlindungan PRT merupakan perwujudan Sila Kedua dan Kelima Pancasila dan menjalankan amanat Konstitusi RI pasal 28D ayat (2) serta pemenuhan hak asasi manusia, utamanya hak asasi perempuan," cetusnya.

Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor informal yang didominasi oleh perempuan. ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia sekitar 67,1 juta orang dan 11,5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT migran.

Di Indonesia, lebih dari separuh angkatan kerja nasional atau sekitar 70,49 juta orang bekerja pada sektor informal dan 61% di antaranya pekerja perempuan (Sakernas dan BPS,2019). Data terakhir pada 2015 menunjukkan jumlah PRT di Indonesia diperkirakan 4 juta orang. Sementara itu, 60-70% dari total perkiraan 9 juta pekerja migran Indonesia adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri.

"Komnas Perempuan mengingatkan bahwa persoalan pekerja rumah tangga di Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional," pungkasnya.

Halaman

(asp/mae)