ADVERTISEMENT

PPP Setuju Pembahasan RUU HIP, Asal TAP MPRS Pembubaran PKI Masuk dalam Draf

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 08:55 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi. (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Fraksi PPP menyetujui pembahasan lebih lanjut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR. PPP memberi catatan agar TAP MPRS XXV/1996 masuk dalam konsideran 'mengingat' di draf RUU tersebut.

"Fraksi PPP meminta agar memasukkan pada Konsideran Mengingat draf RUU ini yakni TAP MPRS RI NOMOR XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme dan Lenimisme," kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) dalam keterangannya, Senin (15/6/2020).

PPP juga memberikan sejumlah catatan terkait redaksi atau kalimat dalam beberapa pasal di RUU HIP. Selain itu, PPP ingin agar kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejajar dengan lembaga negara lainnya.

"Sebaiknya BPIP ini kedudukannya harus diperjelas sebagai Lembaga Negara di bawah Presiden sesuai dengan Pasal 43 Ayat (3) RUU ini, yang artinya disetarakan dengan Kementerian Negara, namun kewenangannya terbatas melainkan hanya mengenai penanaman dan pembinaan ideologi Pancasila. Sebab seluruh WNI harus tunduk pada Pancasila termasuk pejabat negara, tidak terkecuali Presiden, dan protokolernya harus mengikuti ketentuan lembaga negara," ujar Awiek.

Dari sejumlah catatan tersebut, Awiek mengatakan PPP menyetujui agar RUU HIP dibahas lebih lanjut. Namun, dalam pembahasannya, Awiek meminta agar catatan terkait RUU itu diperhatikan.

"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memerhatikan seluruh catatan yang berkembang dalam diskusi selama pembahasan draf RUU ini," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT