Ini Kata Ahli Hukum Tata Negara Soal Riuh RUU HIP

ADVERTISEMENT

Ini Kata Ahli Hukum Tata Negara Soal Riuh RUU HIP

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 07:39 WIB
Bayu Dwi Anggono
Foto Bayu Dwi Anggono: (Ari Saputra-detik)

Menurut Bayu, sudah jamak dijumpai dalam praktik kenegaraan atas dasar tujuan dan kebutuhan tertentu maka pengaturan kelembagaan yang awalnya ada di Perpres ditingkatkan menjadi UU. Namun demikian terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh RUU Haluan Ideologi Pancasila agar tidak terkesan menurunkan derajat status kedudukan pancasila sebagai norma dasar negara (grund norm) atau norma fundamental negara (staatfundamental norm) yang kedudukannya di atas UUD 1945 menjadi berkedudukan setingkat UU.

"Persyaratan tersebut adalah dalam RUU HIP hanyalah mengatur strategi bagaimana internalisasi atau pembudayaan Pancasila dalam pengambilan kebijakan atau pembentukan peraturan-perundang-undangan oleh lembaga-lembaga negara, kemudian berbicara strategi bagaimana pendidikan karakter berbasis Pancasila dikembangkan baik pendidikan formal maupun informal, serta bagaimana kemudian kedudukan, organisasi, tugas dan wewenang kelembagaan yang bertanggung jawab melakukan pembudayaan Ideologi Pancasila termasuk jaminan pendanaan dan partisipasi publik dalam pembudayaan Pancasila," ujar Bayu menjelaskan.

Mengingat RUU HIP sangat terkait dengan kepentingan berbagai golongan dan aliran politik dalam masyarakat, maka pembahasannya harus dilakukan terbuka, dialogis dan partisipatif dengan membuka peluang perbaikan terhadap naskah RUU yang ada seperti perbaikan bagian.

"Mengingat RUU dengan memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang ajaran marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme dan khilafahisme. Selain itu sebaiknya pengesahannya tidak dilakukan terburu-buru melainkan perlu terus memperluas dan memperlebar ruang masukan dari segenap elemen masyarakat agar tercapai konsensus bersama," pungkas Bayu.


Sikap Pemerintah: Larangan Komunisme Sudah Final


Menko Polhukam Mahfud Md juga sudah angkat bicara tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mahfud menegaskan hal ini tidak akan terjadi karena pelarangan komunisme di Indonesia sudah bersifat final.

Mahfud juga menjelaskan RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam Prolegnas 2020. Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU tersebut.

"Presiden belum mengirim supres (surat presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara saksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan," kata Mahfud di acara tersebut seperti tertulis dalam rilis resmi Kemenko Polhukam hari ini.

Mahfud mengatakan, nanti jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung "Mengingat: Tap MPR No. I/MPR/1966". Di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPR No. XXV/1966 terus berlaku.

Pemerintah, kata Mahfud, akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham.

Kelima sila tersebut, lanjut Mahfud, tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga, tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah 'satu tarikan napas'.

"Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Sebab, berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966," tegasnya.


(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT