Dukcapil Jelaskan soal Beri Akses Verifikasi Data Kependudukan ke 2.108 Lembaga

Andi Saputra - detikNews
Senin, 15 Jun 2020 09:51 WIB
Ilustrasi e-KTP
Ilustrasi e-KTP (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memberikan akses verifikasi data kependudukan kepada 2.108 lembaga. Dukcapil menegaskan hak verifikasi itu bukan berarti memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga.

"Kemendagri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Kemendagri hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data," kata Dirjen Dukcapil Prof Zudan Fakrulloh kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Hak akses verifikasi data yang diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut tidak memungkinkan ketiganya untuk dapat melihat secara keseluruhan ataupun satu per satu data penduduk. Namun, Zudan menegaskan, hak akses ini hanya memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data yang diberikan seorang penduduk yang akan menjadi calon nasabah fintech dengan data yang ada pada database kependudukan.

Sebagai ilustrasi, seorang penduduk bernama Budi ingin melakukan pinjaman online di salah satu dari ketiga perusahaan fintech tersebut, maka Budi memberikan data diri berupa NIK, nama, tempat lahir dan tanggal/bulan/tahun lahir, dan sebagainya (yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut) kepada salah satu perusahaan melalui aplikasi pinjaman online.

"Data diri sebagaimana telah diberikan Budi tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh perusahaan dengan database kependudukan Kemendagri," ucap Zudan.

Selanjutnya
Halaman
1 2