Gelar Webinar, UMN Kenalkan Etika Periklanan ke Masyarakat

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 12 Jun 2020 10:00 WIB
UMN
Foto: dok UMN
Jakarta -

Sebagian masyarakat mungkin menganggap iklan hanya konten yang biasa saja, bahkan iklan menjadi hal yang sering dihindari. Padahal, iklan tertentu secara tidak langsung dapat mencederai nilai-nilai masyarakat. Terkait hal ini, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (FIKOM UMN) menyelenggarakan website seminar (webinar) bertema "Menjaga Etika Pariwara, Merawat Iklan Indonesia" pada Rabu (3/6).

Pada webinar ini, Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP-P3I), Inco Hary Perdana hadir sebagai narasumber. Selain itu, turut hadir Dosen Digital Strategic Communication dan Data Analytic UMN, Lolita Lavietha sebagai moderator. Inco mengatakan, sudah banyak kritik terhadap iklan sejak dulu. Iklan kerap dipandang manipulatif, tidak jujur, berselera buruk, dan mengandung banyak ketimpangan sosial. Padahal, iklan memiliki nilai positif untuk memberi informasi produk, menekan harga jual, dan menopang bisnis media massa.

"Untuk itu, sebenarnya secara global di advertising ada namanya advertising self-regulation. Diperlukan sebuah instrumen yang mengurangi dan mengatur dampak negatif dari iklan," ujarnya.

UMNUMN Foto: dok UMN

Di Indonesia, etika periklanan telah ada sejak 1981. Aturan ini terus mengalami perbaikan dan pembaharuan sebanyak tiga kali, hingga terakhir menjadi Etika Pariwara Indonesia (EPI) 2020. Di dalamnya telah diatur tata cara memproduksi iklan tanpa menciptakan citra negatif di masyarakat.

Namun, saat ini masih banyak iklan yang melanggar beberapa pasal dalam EPI 2020. Lebih lanjut, Inco menjelaskan, beberapa pelanggaran etika dalam iklan, seperti menggunakan bahasa superlatif, mengandung kekerasan, hingga mengeksploitasi rasa ketakutan.

"Kelebihan produk tidak harus mempermainkan rasa takut atau takhayul. Tapi kalau dibilang lucu (dan) senang, saya juga senang sama iklannya. Hanya dari perspektif etika, itu tidak bisa dibenarkan," paparnya.

UMNUMN Foto: dok UMN

Menurutnya, pelanggaran etika periklanan dapat terjadi karena masyarakat tidak mengetahui adanya EPI dan ada multitafsir terhadap suatu iklan. Bahkan, beberapa pelanggaran juga ada yang disengaja karena ketidakpedulian dari sisi pengiklan maupun klien. Jika pelanggaran ini ditemukan, BPP-P3I akan menentukan pasal yang dilanggar dan memberikan surat peringatan.

Pihak agensi nantinya akan diberikan kesempatan memperbaiki atau memberhentikan tayangan iklannya. Namun, pihak agensi juga diharuskan memberikan hak jawab terkait iklannya.

"Nah, kalau etikanya dilanggar dan (klien atau agensi) ngeyel gitu ya. Ini bisa dibawa ke hal-hal yang bersifat ranah hukum," imbuhnya.

Terkait tema webinar, etika pariwara merupakan salah satu topik pembelajaran mata kuliah Introduction to Advertising oleh mahasiswa Program Studi Strategic Communication FIKOM UMN pada semester ke-2. Pada topik ini, mahasiswa diajarkan batasan-batasan etika pariwara, sebelum nantinya akan membuat project yang bersifat praktis. Tayangan ulang webinar "Menjaga Etika Pariwara, Merawat Iklan Indonesia" dapat mengaksesnya melalui tautan ini.

(ads/ads)