DPR Akan Revisi UU Pemilu, Kaji Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7%

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 14:51 WIB
DPR melantik tiga anggota pergantian antarwaktu (PAW) dalam rapat paripurna hari ini. Adapun tiga anggota PAW yang dilantik ialah Irmadi Lubis, Julie Sutrisno, dan Tuti N Roosdiono. Mereka menggantikan tiga anggota DPR 2019-2024 terpilih, namun saat ini menjadi menteri, yaitu Yasonna H Laoly, Juliari Batubara, dan Johnny G Plate.
Foto: Ilustrasi sidang paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom).

Politikus NasDem ini mengungkap ketiga alternatif itu berasal dari keinginan fraksi-fraksi. Saan mencontohkan, untuk ambang batas parlemen 7% berasal dari fraksinya dan juga Partai Golkar.

"NasDem 7%, Golkar 7%, dua fraksi itu sementara ini. PDIP (usulkan) 5% dan berjenjang, yang lain ada yang tetap 4%. Range-nya kan antara 4-7%, nanti dilihat klopnya di mana," urainya.

Saan juga mengatakan, ada fraksi di DPR yang ingin agar ambang batas capres dikurangi dari angka 20% (gabungan kursi partai-partai di DPR) atau 25% (gabungan perolehan suara partai-partai pada Pemilu). Meski begitu mayoritas tetap menginginkan agar ambang batas capres tak berubah.

"Ada yang ingin berkurang dari 20%. PKS pengin berkurang, mereka (ingin) 10-15% lah atau bahkan mereka maunya sama dengan threshold parlemen. Tapi sebagian masih tetap ingin presidential threshold tetap 20% suara parlemen dan 25% suara yang sah," ucap Saan.

Komisi II DPR menargetkan RUU Pemilu akan selesai pada akhir tahun ini atau awal 2021. Pada masa sidang yang akan dimulai 15 Juni mendatang, kata Saan, proses di DPR akan mulai dilakukan.

"Karena lagi disempurnakan drafnya, kita ingin pembukaan masa sidang tanggal 15 Juni itu langsung diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Setelah diharmonisasi selesai di Baleg, itu dikirim ke pimpinan DPR untuk dibicarakan di Bamus (badan musyawarah) untuk diputuskan sebagai draf resmi di sidang paripurna," paparnya.

"Kita ingin di masa sidang besok ini yang mulai tanggal 15 Juni itu selesai tuh dan sudah diputuskan. Nanti dibahasnya lewat mekanisme apa, apakah pansus, Baleg atau di panja Pemilu II supaya masa sidang berikutnya di bulan Agustus sudah mulai pembahasan resmi. Kita ingin targetkan akhir 2020 atau 2021 sudah selesai," sambung Saan.

DPR punya alasan sendiri mengapa ingin cepat-cepat menyelesaikan RUU Pemilu. Menurut Saan, hal tersebut agar memudahkan penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, melakukan persiapan.

"Kita karena ingin memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu karena di situ juga ada pilkada dan pilpres, jadi dia punya waktu yang cukup untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi UU-nya selain mendorong proses demokrasi yang berkualitas, juga teknis pelaksanaan itu berpengaruh pada kualitas demokrasi itu sendiri," tutupnya.


(elz/tor)