PTUN Jakarta Perintahkan Menlu Pecat PNS Ini yang Tak Masuk Kerja 72 Hari

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Jun 2020 14:13 WIB
Palu Hakim Ilustrasi
Ilustrasi palu hakim. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) memecat PNS berinisial N karena tidak masuk kerja selama 72 hari. Menurut PTUN Jakarta, hukuman yang dijatuhkan Menlu berupa penurunan pangkat selama 1 tahun terlalu ringan.

Hal itu terungkap dalam Putusan PTUN Jakarta yang dipublikasikan website Mahkamah Agung (MA), Rabu (10/6/2020). N pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa 'Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis' pada 2014. Sebab, karena N tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas selama 97 hari (akumulatif) kurun 1 Januari 2014 hingga 30 Desember 2014.

Kemudian pada 205-2016, ia kembali mengulang bolos kerja dengan total 72 hari kerja. Alasannya, N sakit dan ada masalah keluarga.



Perbuatan N dinilai melanggar Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:


Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Oleh sebab itu, Menlu menerbitkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 yang menunda kenaikan pangkat N selama setahun. Alasannya, pimpinan Kementerian Luar Negeri masih berkenan melakukan pembinaan maka hukuman disiplin yang dijatuhkan hanya berupa penundaan pangkat selama satu tahun.

N menggugat ke PTUN Jakarta. Alih-alih N mendapatkan penghapusan hukuman disiplin, malah PTUN Jakarta memerintahkan Menlu agar N dipecat.

"Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa pemberhentian tidak atas permintaan Penggugat dari Pegawai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," ujar majelis yang diketuai oleh Baiq Yuliani dengan anggota Nelvy Christian dan Indah Mayasari.