Round-Up

Sorotan DPRD DKI Saat Anies Klaim Penularan Corona di Jakarta Turun Drastis Sebelum PSBB

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 05 Jun 2020 19:41 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan didampingi Wagub Riza Patria saat memberikan pesan untuk seluruh ASN di Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tangkapan Layar)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim angka penularan Corona di Jakarta turun drastis sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara.

"Pertama ini status Rt per hari ini, 0,99, tapi kita ini bergerak agak panjang di bulan Maret, angka (Rt) kita sekitar 4. Kemudian kita melakukan pembatasan, penutupan sekolah, tempat wisata, car free day, kantor-kantor, panggilan untuk kerja di rumah dimulai di pertengahan Maret ini," ujar Anies saat menjelaskan Rt di Jakarta yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6).

"16 Maret sekolah tutup, work from home dimulai, seluruh fasilitas-fasilitas publik tutup, itu 16 Maret," sambungnya.

Anies lalu menjelaskan apa yang terjadi dengan ditutupnya kegiatan warga di sejumlah sektor tersebut. Dia mengatakan terjadi penurunan drastis sebelum dilakukan PSBB di Jakarta.

"Dan apa yang terjadi? Mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini dilakukan sebelum PSBB. Jadi, ketika PSBB tahap pertama dimulai pada tanggal 10 April, kemudian tahap kedua juga kita teruskan, angka yang paling drastis turunnya adalah di masa bulan Maret dan April, ini artinya kerja seluruh penduduk Jakarta," ucap Anies.

Atas klaim Anies, sejumlah anggota Dewan menanggapinya. Anies dinilai membanding-bandingkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Tonton juga 'Alasan Anies Tak Pakai Istilah New Normal di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]

Berikut sorotan DPRD DKI saat Anies klaim angka penularan Corona di Jakarta turun drastis sebelum PSBB:

PDIP DKI Jakarta


PDIP DKI menilai klaim Anies itu seperti membandingkan keberhasilannya dengan kebijakan pemerintah pusat.


"Jangan selalu mempertentangkan antara hasil kebijakannya dengan kebijakan orang lain. Kalau itu kan membandingkan kebijakan antara kebijakan Gubernur dengan pemerintah pusat," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).

Gembong mengatakan penanganan wabah Corona adalah kerja sama semua pihak. Dia meminta Anies tidak membandingkan kebijakan yang dia keluarkan dengan kebijakan lain.

"Padahal ini satu kesatuan, ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, maka Pak Anies jangan selalu membandingkan yang dia keluarkan dengan kebijakan yang orang lain keluarkan," kata dia.

"Selalu Pak Anies menyampaikan bahwa kebijakan sebelum kebijakan orang dikeluarkan lebih efektif. Kan bahasanya begitu," imbuhnya.

Gembong menilai harusnya Anies tidak mengumbar-umbar keberhasilan itu. Dia kembali menegaskan bahwa penanggulangan wabah virus Corona di DKI adalah sebuah hasil kerja sama.

"Nggak elok kala itu dilakukan, padahal ini dalam satu napas yang sama. Bahwa katakanlah saat itu berhasil, jangan itu diklaim itu menjadi keberhasilan yang notabene keberhasilan orang lain dinafikan, kan itu nggak benar juga," katanya.

Partai Demokrat

Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menilai pernyataan Anies soal penurunan angka penularan virus Corona di Jakarta hanya sebuah argumen. PD mengaku tidak melihat adanya penularan yang signifikan sebelum PSBB diterapkan di DKI.

"Saya sih tidak melihat itu ya, saya tidak melihat kalau ada penurunan penularan yang sangat signifikan, saya tidak melihat, karena Jakarta dari sekian provinsi itu yang tertinggi kan, di atas Jawa Timur," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Nawawi saat dihubungi, Kamis (5/6/2020).

Nawawi mengaku tidak melihat penurunan kasus COVID-19 di Jakarta. Dia menyebut melandaikan kurva merupakan hal yang tidak mudah.

"Saya pikir kalau ada penurunan yang signifikan sih nggak, saya nggak melihat itu. Landai saja tidak mudah kok ternyata," kata dia.

Lebih lanjut Nawawi menilai klaim Anies itu adalah sebuah argumen kepala daerah sebelum mengambil keputusan. Dia menilai argumen tersebut bisa benar dan bisa juga salah.

"Ya itu kan tugas kepala daerah, kepala daerah itu pada saat memutuskan kebijakannya di hadapan publik harus punya argumen kan. La itu argumen yang paling tepat disampaikan kepala daerah ya begitu. Soal argumen itu menjadi benar, sahih atau tidak, itu kan soal lain," ungkapnya.

Partai Golkar

Partai Golkar DKI Jakarta menyebut tak elok jika seorang pemimpin membandingkan kebijakan yang diterapkannya.

"Saya rasa, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan melayani masyarakat, nggak usah dikotomikan antara pemerintah pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta sama-sama punya ketergantungan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, Kamis (4/6/2020).

Basri mengatakan DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatasi virus Corona. Saat ini, menurut Basri, bukanlah saatnya membuat perbandingan kebijakan.

"Pusat nggak bisa berdiri sendiri, DKI Jakarta juga tidak bisa berdiri sendiri, jadi nggak elok kalau pemimpin membeda-bedakan, atau membanding-bandingkan, nggak pantas saya rasa. Sekarang tidak ranahnya begitu," jelasnya.

Pembatasan sosial berskala besar, menurut Basri, terbukti ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Basri menegaskan semua pihak berperan dalam penanganan virus tersebut.

"Memang kita sadari dengan PSBB itu dan pembatasan yang kita lakukan hampir dua bulan ini, itu dapat menekan atau menghambat penyebaran Corona," tutur Basri.

"Pikirkan itu sama-sama, jangan bilang pusat begini, DKI begini, itu pemimpin yang nggak bijak membicarakan. Begitu saya ya, dan nggak perlu. Bagaimana caranya rakyat kita terselamatkan secara kesehatan dan ekonomi," tambahnya.

(aan/rdp)