Bambang Widjojanto Sebut Kasus Nurhadi Sebagai Family Corruption

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 05 Jun 2020 14:11 WIB
Bambang Widjojanto
Foto: Bambang Widjojanto. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto meminta KPK mengembangkan kasus eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hingga ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia juga menilai kasus Nurhadi merupakan kejahatan korupsi keluarga atau family corruption.

Menurut Bambang, KPK bisa mengusut kasus dugaan pencucian uang melalui istri Nurhadi, Tin Zuraida.

"Kalau ingin didorong kasus ini di pencucian uang maka Tin Zuraida menjadi pintu masuk yang lain karena di situ itu masuknya," kata pria yang akrab disapa BW ini dalam diskusi daring berjudul 'Akhir Pelarian Nurhadi: Apa yang Harus Dilakukan KPK?, Jumat (5/6/2020).

Sebab, BW menilai kasus Nurhadi ini masuk kategori family corruption atau korupsi yang dilakukan oleh satu keluarga. Menurutnya, Tin merupakan salah sosok yang penting dalam pusaran kasus yang menjerat Nurhadi ini. Ia disebut sebagai orang yang mengelola kekayaan Nurhadi.

"Ini kan mengulang lagi bahwa ternyata korupsi itu family corrupt, tidak hanya dilakukan laki-laki tapi juga perempuan dan anak, menantu. Ini kejahatan yang sangat sempurna, kriminalitas itu dilakukan bersama-sama keluarga. Yang terima ceknya kan menantunya," ucap BW.

"Semetara berkaitan dengan pencucian uang salah satu yang menjadi messenger dan managing seluruh kekayaan hasil kejahatan dilakukan oleh Tin Zuraida, dari mana indikasi itu? Saya punya catatan, misalnya saja mulai tahun 2004-2009, profil keuangan Ibu Tin Zuraida ini tidak sesuai dengan profil penghasilannya, ada keluar-masuk uang di 2004-2009 paling tidak Rp 1 miliar per bulan. Bahkan ada transaksi itu di tahun 2010-2011 itu meningkat lagi. Satu yang menarik, sampai ada sopirnya itu menyerahkan uang pada tahun 2010-2011 sebanyak Rp 3 miliar ke rekening Ibu Tin Zuraida," lanjutnya.

Selain soal dugaan pencucian uang, BW juga berharap KPK mengusut kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Nurhadi selama dirinya menjabat sebagai Sekretaris MA. Bahkan, BW menyebut selama menjabat sebagai Sekretaris MA, Nurhadi mendapat sebutan 'dark princess of injustice'. Ia pun yakin Nurhadi juga terlibat banyak kasus selain yang kini sedang ditangani KPK.

"Pak Nurhadi itu punya jabatan cukup tinggi sampai sebelum dia dinyatakan tersangka dan buron dalam posisi sebagai Sekjen MA. Kalau melihat posisinya itu saya tidak percaya kalau kemudian dia disebut sebagian orang sebagai dark princess of injustice, saya tidak percaya kalau kasus ini hanya dua kasus itu saja. Dan di dua kasus ini sebenarnya kan ada satu kasus di mana dugaan orang yang disebut konglomerat atau konglomerasi turut terlibat berkaitan dengan jual beli saham, selain sengketa tanah dan soal perwalian ini lengkap. Kalau mau dilacak itu kasusnya Nurhadi A to Z," sebut BW.

Ia juga meminta KPK mengusut pihak-pihak yang diduga turut melindungi Nurhadi selama ini. BW mengaku mendapat informasi ada pihak-pihak yang memang melindungi Nurhadi selama ini.

"Lebih dari 100 hari Nurhadi pergi kemana-mana padahal dia adalah ASN (aparatur sipil negara) biasa, kan ini jadi pertanyaan, apakah dia punya kemampuan menyelinap yang luar biasa atau ada orang yang memimpin penyelinapan itu, ada line lord yang lain melindungi itu. Bahkan disebut ada dua oknum polisi yang posisinya sangat tinggi namanya disebut-sebut apakah ini terlibat atau tidak itu harus diselidiki," tuturnya.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono (RHE) ditangkap KPK pada Senin (1/6) malam di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK setelah menjadi buron selama hampir 4 bulan.

Nurhadi bersama Rezky dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Penerimaan tersebut terkait, pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010.

(ibh/elz)