Istana soal Vonis Blokir Internet Papua: Pemerintah Hormati Putusan PTUN

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 20:26 WIB
BERLIN, GERMANY - JUNE 09: A computer screen showes the word Internet in the library of the new Interior Ministry Headquarters seen on June 09, 2015 in Berlin, Germany. After 7 years of construction most staff of the Interior Ministry moved to the new Headquarters.
(Photo by Axel Schmidt/Getty Images)
Ilustrasi. (Foto: Axel Schmidt/Getty Images)
Jakarta -

PTUN memvonis Presiden dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Pihak Istana Kepresidenan mengatakan pemerintah menghormati putusan tersebut.

"Pemerintah menghormati putusan PTUN," kata Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono lewat pesan singkat, Rabu (3/6/2020).

Dini mengatakan, pemerintah belum memutuskan upaya hukum lanjutan. Pemerintah masih berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara.



"Belum diputuskan apa langkah hukum selanjutnya dari pihak Pemerintah. Akan dibahas lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara. Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap," ujar Dini.

Pada sidang yang digelar hari ini, majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet itu juga membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu.

Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Jhonny G Plate.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2