Aktivis Ravio Patra Ajukan Praperadilan soal Penangkapan oleh Polda Metro

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 18:45 WIB
Ravio Patra
Ravio Patra (Foto: Safenet)
Jakarta -

Aktivis Ravio Patra mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ravio mempersoalkan keabsahan kegiatan penangkapan yang dilakukan tim Polda Metro Jaya.

"Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus selaku kuasa hukum dari Ravio Patra ajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Ravio pada tanggal 22 April 2020 yang lalu," kata kuasa hukum Ravio, Oky Wiratama, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, Ravio ditangkap karena diduga menyebar hasutan berbuat kekerasan melalui WhatsApp. Dia ditangkap pada 22 April malam hari.

Oky menyebut Ravio ditangkap oleh sekelompok orang tak berseragam dan tidak menunjukkan surat tugas maupun surat perintah penangkapan. Namun, menurutnya, sebelum pesan provokatif tersebar, Ravio kesulitan masuk ke akun WhatsApp-nya.

"Patut diduga Ravio sebagai korban peretasan dikarenakan terdapat tulisan 'You've registered your number on another phone', yang menandakan bahwa nomor Ravio telah diretas," sebut Oky.

"Ketika mengecek SMS masuk, terlihat ada 3 (tiga) kali SMS dari WhatsApp yang berisikan kode One Time Password (OTP), yang menandakan ada pihak lain yang berusaha mengambil alih kendali atas akun WhatsApp-nya," imbuh dia.

Oky menilai ada beberapa kejanggalan dalam kasus yang sempat melilit kliennya. Pertama, sebut dia, laporan polisi yang ditujukan terhadap Ravio yakni di hari yang sama dan selang beberapa menit setelah Ravio mengalami peretasan terhadap nomornya.

Selain itu, Oky menjelaskan pihak Polda Metro diduga tidak memanggil saksi terlebih dahulu terhadap Ravio. Namun, langsung melakukan penangkapan.

"Polda Metro diduga tidak melakukan gelar perkara terlebih dahulu terhadap perkara Ravio dan langsung menempuh upaya paksa berupa penangkapan. Padahal untuk menangkap seseorang yang bukan tertangkap tangan harus lah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, telah diperiksanya saksi-saksi, lalu penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara. Setelahnya, barulah dapat dilakukan penangkapan," papar Oky.

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana," lanjutnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2