DPR Sorot Kemenag Tak Berangkatkan Haji Padahal Saudi Belum Buat Keputusan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 15:00 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung MPR/DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Kemenag RI memutuskan batal memberangkatkan calon jemaah haji 2020, salah satu alasannya karena tidak ada kepastian dari Arab Saudi. DPR mempertanyakan keputusan ini.

"Sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian penyelenggaraan ibadah haji baik itu pembatalan ataupun pembatasan haji (new normal). Seandainya pemerintah Saudi tetap menyelenggarakan haji, baik secara penuh atau dengan pembatasan, lalu apakah Indonesia tetap tidak memberangkatkan?" kata Sekretaris F-PPP Achmad Baidowi atau Awiek, dalam keterangannya, Rabu (3/6/2020).

"Ini juga terkait hubungan bilateral, komunikasi antarpejabat kedua negara," imbuh Awiek.

Awiek juga menyoroti permintaan Kemenag RI soal visa haji. "Jangan sampai sikap pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi untuk tidak mengeluarkan visa haji baik yang reguler maupun mujamalah, jangan sampai dimaknai sebagai intervensi terhadap kewenangan Arab Saudi," sebut Awiek.

Awiek menyebut PPP memahami niatan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun ini lebih sebagai perlindungan kepada jamaah dan umat Islam, yakni dengan qaidah ushul fiqh dar'ul magasid muqaddamu 'ala jalbil masholih (mengutamakan mencegah kemudaratan lebih diutamakan dibanding meraih kebaikan/kemaslahatan).

"Namun seyogianya pengambilan keputusan tersebut dilakukan bersama DPR sebagaimana amanat UU 8/2019 sehingga setiap keputusan diambil bersama," ucap Awiek.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2