Anggota DPR Minta WHO Jelaskan Penanganan Buruh Migran Terimbas Corona

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 12:59 WIB
Marwan Jafar
Marwan Jafar. (Foto: Ari Saputra)

1. WHO perlu memberi penjelasan secara detail terkait penanganan nasib kaum buruh migran yang terdampak COVID-19, maupun strategi penyelesaian dan solusi pasca pandemi agar mereka dapat bekerja kembali.

Data ILO, sebagaimana dilansir media menunjukkan, sebanyak 3,8 sampai dengan 4 Juta buruh migran bekerja di luar negeri. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.

Tujuan mereka masih ke negara-negara seperti, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi. Sebanyak 94.064 TKI bekerja di Malaysia, Taiwan ada 59.367 TKI, Hongkong sebanyak 36.135 TKI, Singapura mencapai 32.394 TKI, dan Saudi Arabia yakni 27.859 TKI. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sebagaimana pernyataan A.Y Bonasahat, Koordinator Proyek Nasional ILO.

Kelompok rentan ini harus mendapat perhatian ekstra dari negara. Karena, data dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Data terakhir menunjukkan, sebanyak 90,3 persen dari korban trafficking adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 23,6 persennya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.

Diperkirakan terdapat 6,5-9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 20 persennya menjadi korban perdagangan manusia.

2. WHO segera memberi penjelasan secara transparan, detail dan berbasis sains tentang isu pandemi COVID-19, baik terkait isu penyebab kemunculan, isu asal muasal penemuan dan penyebarannya hingga mewabah hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan standar yang digunakan dalam penentuan kebijakan menjadi pandemi dan isu terkait lainnya.

"Membedah isu ini menjadi sangat penting agar supaya dapat meminimalisasi dan menepis spekulasi publik terkait adanya isu konspirasi global yang justru dapat saling merugikan antar bangsa dan bangsa," tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Marwan mencontohkan adanya rilis di media mengenai pendapat dari Dr Andrew Kaufman, ahli bidang Biologi, Kedokteran, Onkologi dan Psikiatri, jebolan Medical University of South Carolina serta Massachusetts Institute of Technology. Menurut ahli ini, COVID-19 bukan lah penyakit dan virus yang mematikan, tapi materi lain yang disebut sebagai exosome. Exosome ini dinilai tidak berbahaya, namun diekresikan (proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak terpakai atau benda lainnya) oleh sel-sel tubuh ketika melawan racun dan materi biologi lainnya, ketika seseorang stres, mengalami infeksi, terkena radiasi berbahaya atau jenis cedera lainnya.

Sementara itu, dunia dihebohkan jutaan manusia meninggal dunia yang diakibatkan virus yang belakangan disebut pandemi COVID-19.

Marwan juga memberi ilustrasi, sebagaimana rilis media, di mana hanya ada satu orang yang paling didengar masyarakat di Amerika Serikat, meski bukan Presiden AS, Donald Trump, tapi sosok Dr Anthony Fauci yang lantang angkat suara terkait pandemi COVID-19.

Dengan berbasis sains, komentar-komentar direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS tersebut, terdengar sebagai suara kebenaran. Sejak pandemi COVID-19 melanda AS, Fauci secara blak-blakan mengatakan, pandemi virus Corona akan memburuk di AS dan mengkritik respons sejumlah pemerintah federal.

Masih ada lagi, Dr Shiva Ayyadurai pemegang empat gelar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), termasuk Ph.D. dalam rekayasa biologi, dan juga menarik dua laporan sekaligus. Pertama, mempertanyakan kondisi kerja lembaga ilmiah terbesar India. Kedua, mempertanyakan keamanan kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Selama pandemi COVID-19, Ayyadurai menjadi terkenal karena kampanye informasi media sosial yang salah tentang virus Corona, yakni sejatinya ada dugaan kuat pihak yang menyebarkan teori konspirasi tentang penyebab COVID-19.

"Terlepas dari semua itu, sekali lagi, WHO harus independen dalam menjelaskan isu-isu ini. COVID-19, pertama kali mulai merebak pada akhir bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Dunia mulai was-was. Virus ini pun mulai menyebar ke negara lain. WHO kemudian mulai menyalakan sinyal berbahaya terkait virus ini," sebut Marwan.

Melihat virus Corona yang makin menggila, WHO kemudian merevisi penilaian risiko mereka terhadap virus COVID-19. Virus ini, ketika itu telah membunuh 170 orang di China dan konon bersumber dari hewan, lalu menular dan menyebar antarmanusia seperti yang selama ini kita pahami. Bagaimana dengan semua ini? Juga Bagaimana perkembangan penemuan vaksin versi WHO dan hasil kerja sama pakar-pakar kesehatan WHO serta kerja sama dengan pihak laboratorium dan hasil penelitian WHO itu sendiri? Terlepas dari semua itu, WHO harus transparan pada negara dan rakyat Indonesia terkait COVID-19.

2. Forum yang sangat relevan untuk menguak berbagai isu tersebut adalah forum rapat gabungan, yakni DPR bersama Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19 dan WHO. Di samping Rapat Dengar Pendapat atau RDP, yakni antara DPR dan WHO.

Dalam RDP atau bisa juga digelar rapat gabungan dengan DPR, bisa dilangsungkan dengan pihak pimpinan WHO di Genewa maupun perwakilan WHO di Jakarta, baik secara virtual maupun secara langsung hadir di DPR, tentu dengan standar protokol kesehatan.

3. Perlunya WHO memiliki peta penanganan masalah pandemi COVID-19 yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, baik negara maju, berkembang dan terbelakang.

"Ini lah pentingnya peta penanganan pandemi COVID-19 yang perlu dirumuskan oleh WHO secara spesifik, sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat di masing-masing negara sehingga dapat berjalan efektif. Indonesia, misalnya jelas memiliki karakteristik tersendiri, baik geografis, etnis, budaya dan lainnya," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4