Tantangan Bawaslu soal Penegakan Hukum Pilkada 2020 Saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 20:31 WIB
Ketua Bawaslu, Abhan
Ketua Bawaslu Abhan (Alfons/detikcom)

"Ada satu yang tidak bisa dilakukan dengan daring soal pembuktian, hari ini misalnya peradilan umum di MA menerapkan sidang daring. Tetapi, ketika sidang daring itu masuk pembuktian alat bukti surat, mereka nggak berani dengan daring, karena harus melihat fisik, benar-nggak ini surat palsu atau tidak," ucap dia.

"Misal kami memeriksa sengketa proses atas penetapan calon perseorangan di TMS kan oleh KPU, kemudian nggak terima, lalu mengajukan ke kami. Kami kan memeriksa surat dukungan, tanda tangannya benar-nggak. Nggak bisa hanya ditunjukkan melalui foto atau daring, ini saya kira tantangan bagi kami untuk memeriksa ini, mudah-mudahan tantangan ini tidak mengurangi dari kualitas demokrasi pilkada di 2020," sambung Abhan.

Masih kata Abhan, dirinya berpandangan adanya potensi abuse of power dilakukan calon kepala daerah yang merupakan calon petahana karena dapat memanfaatkan bansos di tengah pandemi Corona. Namun, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu mengakui ada kendala dalam penerapan UU 10 Tahun 2016 sehingga akan dilakukan penindakan dengan pendekatan UU Pemerintahan Daerah.

"Pencegahan terhadap potensi electoral malpractice. Ketika ada pandemi, kemudian ada PSBB, dll, misalnya bansos sebagai kepentingan untuk politik praktis, misalnya jadi bansos untuk COVID-19 tapi disalahgunakan untuk kepentingan kandidat, yang notabene akan menjadi calon petahana. Kemarin Mendagri sudah merespons. Mudah-mudahan respons ini nanti juga konkret dari Mendagri," terang Abhan.

"Memang persoalan abuse of power yang disalahgunakan ini untuk pendekatan pakai UU 10 Tahun 2016 saat ini susah, maka pendekatan kita UU Pemerintahan Daerah UU 23/2014, itu wilayahnya Kemendagri dan Presiden. Jangan sampai nanti ada semacam pingpong. Karena nanti jadi masalah, ini wilayah kewenangan Permendagri yang memberikan sanksi pada kepala daerah untuk kepentingan politik mereka," lanjut dia.

Selain itu, Abhan meminta agar koneksi jaringan internet merata di tiap daerah. Abhan menekankan sekali lagi, Bawaslu sungguh-sungguh merasa tertantang dengan sistem pengawasan daring.

"Saya ingin menyampaikan tentang permintaan jaringan internet di daerah. Pak Arief mengatakan kemungkinan ada beberapa tahapan akan dilaksanakan dalam konvensional, tapi juga daring. Saya kira ini juga akan menjadi tantangan penyelenggara, tentu jadi tantangan Bawaslu bagaimana melakukan pengawasan dalam sistem yang serba-daring ini di coklit dan verfak ataupun di kampanye," ujarnya.

Halaman

(yld/aud)