KPU Susun Protokol Kesehatan Antisipasi COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 19:33 WIB
Jari tinta coblos. Ari Saputra/Ilustrasi/detikcom
Ilustrasi Pilkada (Ari Saputra/detikcom)

"Harus ada protokol ketat khusus persoalan pencegahan COVID-19 khusus penyelenggara dan masyarakat, bagi penyelenggara, khususnya ada di penyelenggara di tingkat level ad hoc, misalnya di kecamatan, ada di desa, PPS, Panwas desa dan di level bawah ada pengawas TPS," kata Abhan.

Bawaslu akan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Abhan mengaku akan memperhatikan kelengkapan alat pelindung diri dan hand sanitizer bagi jajarannya yang bertugas di bawah karena jangan sampai tidak ada yang mau bertugas sebagai pengawas karena merasa berisiko terpapar COVID-19.

"Bagaimana nanti seandainya rekrutmen di tingkat bawah pengawas TPS atau pengawas TPS, ada nggak kekhawatiran bagi mereka berjibaku misalnya saya lebih bagus nggak menjadi penyelenggara tingkat TPS kalau risiko kaya gini, uang honornya cuma Rp 600 ribu, kalau mereka mundur semua saya kira tantangan. Kami saat ini akan mengaktifkan, nanti pertanyaan juga akan muncul mereka masih mau nggak diaktifkan kembali kalau dia mundur kita nggak bisa apa-apa, mari bareng-bareng ini tetap harus jalan tetapi dengan standar protokol COVID-19 yang ketat," ujarnya.

Meski begitu, ia mengakui memang kebutuhan penyediaan APD dan hand sanitizer akan berdampak pada anggaran. Abhan meminta agar pemerintah mau mendukung pelaksanaan pilkada bila anggaran pemerintah daerah sudah digunakan sebagian untuk penanganan COVID-19.

"Fokus pencegahan dan pengawasan. Tentu kami akan memberlakukan protokol secara ketat, kami tentu akan mempertimbangkan betul kalau tidak ada kelengkapan yang memadai saya kira riskan kawan-kawan di daerah yang ad hoc berjibaku kalau seandainya nggak ada protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, memang nanti berimplikasi pada anggaran juga. Kemudian harus ada intervensi dari APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pasca penundaan. Karena kalau implikasinya anggaran saat ini tidak bisa mengandalkan APBD kemungkinan juga anggaran NPHD yang belum dicairkan apakah semuanya dijamin belum digunakan untuk kepentingan COVID-19 di kabupaten/kota? Kalau ini semua sudah digunakan untuk COVID maka ada intervensi APBN," ujar Abhan.

Abhan meminta pemerintah menyediakan APD dan hand sanitizer dalam bentuk barang agar dalam proses pengadaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Abhan juga meminta agar diadakan tes COVID-19 untuk jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat provinsi, panwascam sampai tingkat pengawas TPS.

"Kemudian kebutuhan APD, pelaksanaan tes COVID untuk jajaran pengawas pemilu mulai provinsi sampai panwascam dan pengawas TPS. Kami lebih senang dan enjoy-nya kami cuma menerima barangnya saja yang kami butuhkan sekian unit, karena apa kalau ini menjadi beban anggaran ke Bawaslu pengadaan misalnya ini range waktu juga masalah, lelang umumnya cukup nggak tuh, kalau 15 Juni akan dimulai tahapan kembali bagaimana untuk pengadaan ini, jangan sampai ini jadi masalah sendiri setelah pilkada," kata Abhan.

Halaman

(yld/jbr)