TII Soroti Stranas Pencegahan Korupsi, KPK Komitmen Tingkatkan Capaian Aksi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 27 Mei 2020 19:58 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK mengapresiasi hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). KPK mengatakan terus berkomitmen mendorong peningkatan capaian seluruh sub-aksi dalam pelaksanaan Stranas PK.

"KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) mengapresiasi rekomendasi atas hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Bersama seluruh Timnas PK, KPK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan capaian atas seluruh aksi yang telah ditetapkan," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (27/5/2020).

Ipi menyebut target capaian aksi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada triwulan I 2020 adalah 62,5 persen. Namun, menurutnya, hingga Maret 2020 capaian aksi baru mencapai 50-55 persen.

"Sampai akhir Maret 2020, capaian aksi dari 53 kementerian/lembaga (K/L) dan 542 pemerintah daerah (pemda) telah mencapai antara 50 persen sampai 55 persen dari target 62,5 persen pada triwulan pertama 2020," sebutnya.

Ipi kemudian menjelaskan hasil dari 4 sub-aksi Stranas PK berdasarkan data Sekretaris Stranas PK. Keempat sub-aksi itu adalah pembentukan UKPBJ, pelaksanaan OSS, implementasi satu peta, dan percepatan sistem merit.

Empat sub-aksi ini yang menjadi objek pemantauan TII terkait pelaksanaan Stranas PK. Berikut hasilnya:

-Terkait sub-aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Setnas PK mencatat sudah lebih dari 80 persen pemda memiliki UKPBJ mandiri. Bahkan, lima pemda, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Badung, telah mencapai tingkat kematangan level tiga.

-Terkait sub-aksi percepatan OSS.

Setnas PK mencatat sudah 22 kementerian/lembaga yang aplikasi perizinannya terkoneksi dengan OSS. Selain itu, seluruh pemda juga telah dapat menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menotifikasi persetujuan atau penolakan izin melalui web-form.

-Terkait implementasi sub-aksi kebijakan satu peta (one map policy).

Setnas PK mencatat dari total 11 Informasi Geospasial Tematik (IGT) di tingkat pusat yang menjadi fokus, terdapat 7 IGT telah terintegrasi, 2 IGT telah terkompilasi, dan 2 IGT lainnya masih dalam proses kompilasi.

-Terkait sub-aksi percepatan sistem merit.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2