Infrastruktur Telekomunikasi di RUU Cipta Kerja Diatur Skema Sharing

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Sabtu, 23 Mei 2020 13:09 WIB
Partai Golkar menggelar diskusi bertemakan Bersatu Melawan Corona yang digelar di Little League, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2020). Diskusi dihadiri (kiri ke kanan) Satgas Waspada & Siaga Corona DR Erlina Burhan, Direktur Eksekutif CSIS Phillip J Vermonte, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid, dan Deputi V BIN Mayjen TNI Afini Boer.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Sebagai negara kepulauan, Indonesia saat ini memiliki tantangan yang sangat besar dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Tantangan tersebut yaitu mencari cara menghubungkan infrastruktur telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke.

"Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita merasakan adanya kesenjangan digital, kesenjangan informasi antara satu daerah dengan daerah lain yang membuat kita sadar bahwa ini menjadi pekerjaan rumah serius yang harus ditangani dengan segera," ungkap Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2020).

Dalam RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah dan saat ini dibahas oleh DPR RI, juga mengatur dan menyederhanakan aturan tentang komunikasi, telekomunikasi dan informasi. Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan semua orang mempunyai hak yang sama atas informasi dan komunikasi dari Sabang sampai Merauke.

"Pasal 34 dalam draft RUU Cipta Kerja mengatakan bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan komunikasi secara bersamaan dengan biaya terjangkau," ucapnya.

Menurut pasal 34 b RUU tersebut juga disebutkan pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat dipergunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif tersebut kepada penyelenggara telekomunikasi. Sehingga tidak ada lagi penyelenggara infrastruktur yang membangun tower, lalu tidak digunakan dan diperuntukkan hanya untuk sendiri.

Model infrastructure sharing seperti ini, menurut Meutya, adalah ciri-ciri telekomunikasi di negara maju. Adapun telekomunikasi di negara maju infrastrukturnya dibangun bersama dengan cara sharing (berbagi) yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Selanjutnya diharapkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien, lebih cepat, dan lebih menyeluruh.

Meutya juga meyakini aturan ini akan dapat diterima baik oleh masyarakat karena penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi yang tidak efisien dan dibangun masing-masing dianggap merusak estetika daerah.

"Namun dengan aturan ini, maka hal itu dapat mendorong estetika daerah menjadi lebih baik, dan tidak perlu membangun banyak menara pemancar telekomunikasi karena nanti akan bisa dilakukan dengan sharing," tambahnya.

Pengaturan ini menurut politisi asal daerah pemilihan Sumatera Utara 1 ini, juga dapat menekan silih bergantinya penggalian kabel yang sering dikeluhkan para pengguna jalan dan trotoar.

(prf/ega)