KPK Jawab Kritik MAKI-ICW: Jika Penyelenggara Negara Terlibat Akan Diproses

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 22:36 WIB
Ali Fikri
Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

KPK merespons penyataan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoal pelimpahan kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat UNJ ke Polri. KPK mengatakan penyelenggara negara yang terbukti terlibat kasus itu akan diproses.

"Bagaimana kalau kemudian setelah diserahkan KPK ternyata sebuah kasus ditemukan keterlibatan penyelenggara negaranya? Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus, sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang lebih banyak ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan penyelenggara negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Ali menjelaskan hingga saat ini KPK belum menemukan unsur pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus itu. Untuk itu, Ali mengatakan KPK melimpahkan perkara itu ke aparat penegak hukum (APH) yang lain.

"Informasi yang kami terima dari Korsupdak KPK bahwa penyerahan kasus oleh KPK baik itu kepada Kejaksaan ataupun Kepolisian bukanlah kali ini saja dilakukan, sebelumnya ada beberapa kasus yang sudah diserahkan KPK kepada APH lain. Hal tersebut dilakukan apabila dari hasil permintaan keterangan dan gelar perkara, kemudian KPK tidak menemukan unsur perbuatan pelaku penyelenggara negaranya, maka dapat ditindaklanjuti oleh APH lain," ungkapnya.

Meski demikian, Ali tak menampik jika pimpinan perguruan tinggi negeri atau rektor masuk dalam kategori penyelenggara negara. Namun, Ali kembali menjelaskan, KPK belum menemukan hubungan perbuatan pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus, meskipun sudah ada 7 orang yang diperiksa terkait dalam kasus.

"Kami tegaskan, giat OTT ini setelah KPK diminta bantuan oleh Itjen Kemendikbud karena ada dugaan pemberian sejumlah uang THR yang konstruksi kasusnya adalah diduga atas perintah rektor UNJ. Yang tertangkap tangan ada 1 orang yaitu DAN dengan barang bukti sebagaimana rilis Deputi Penindakan KPK, dan yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara," tutur Ali.

Selanjutnya
Halaman
1 2