KPK Jawab Kritik MAKI-ICW: Jika Penyelenggara Negara Terlibat Akan Diproses

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 22:36 WIB
Ali Fikri
Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

KPK merespons penyataan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoal pelimpahan kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat UNJ ke Polri. KPK mengatakan penyelenggara negara yang terbukti terlibat kasus itu akan diproses.

"Bagaimana kalau kemudian setelah diserahkan KPK ternyata sebuah kasus ditemukan keterlibatan penyelenggara negaranya? Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus, sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang lebih banyak ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup ternyata kemudian ditemukan ketelibatan penyelenggara negara, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Ali menjelaskan hingga saat ini KPK belum menemukan unsur pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus itu. Untuk itu, Ali mengatakan KPK melimpahkan perkara itu ke aparat penegak hukum (APH) yang lain.

"Informasi yang kami terima dari Korsupdak KPK bahwa penyerahan kasus oleh KPK baik itu kepada Kejaksaan ataupun Kepolisian bukanlah kali ini saja dilakukan, sebelumnya ada beberapa kasus yang sudah diserahkan KPK kepada APH lain. Hal tersebut dilakukan apabila dari hasil permintaan keterangan dan gelar perkara, kemudian KPK tidak menemukan unsur perbuatan pelaku penyelenggara negaranya, maka dapat ditindaklanjuti oleh APH lain," ungkapnya.

Meski demikian, Ali tak menampik jika pimpinan perguruan tinggi negeri atau rektor masuk dalam kategori penyelenggara negara. Namun, Ali kembali menjelaskan, KPK belum menemukan hubungan perbuatan pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus, meskipun sudah ada 7 orang yang diperiksa terkait dalam kasus.

"Kami tegaskan, giat OTT ini setelah KPK diminta bantuan oleh Itjen Kemendikbud karena ada dugaan pemberian sejumlah uang THR yang konstruksi kasusnya adalah diduga atas perintah rektor UNJ. Yang tertangkap tangan ada 1 orang yaitu DAN dengan barang bukti sebagaimana rilis Deputi Penindakan KPK, dan yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara," tutur Ali.

Sebelumnya, MAKI dan ICW mempertanyakan langkah KPK melimpahkan kasus OTT UNJ itu ke Polri. Kedua lembaga swadaya masyarakat ini menilai langkah itu sangat janggal dan mengundang pertanyaan publik.

"Dalam siaran pers tersebut dikatakan bahwa belum ditemukan unsur pelaku yang berasal dari penyelenggara negara. Hal ini cukup mengundang tanda tanya bagi masyarakat, sebab sedari awal dalam siaran pers tersebut telah menyebutkan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempunyai inisiatif melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (22/5).

Padahal, Kurnia mengatakan berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, Kurnia mengatakan, jika mengacu pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Senada dengan Kurnia, Koordinator MAKI Boyamin menyebut rektor itu juga merupakan jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, jika KPK menyatakan tidak ada unsur pelaku penyelenggara negara itu malah akan menyulitkan Polri.

"Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, terus bagaimana polisi memprosesnya, apa dengan pasal pungutan liar. Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK. Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," ujar Boyamin.

Untuk diketahui, KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di UNJ pada Rabu (20/5). KPK mengamankan uang senilai USD 1.200 dan Rp 27,5 juta dalam OTT itu.

Kasus dugaan pungli di UNJ kini dilimpahkan ke kepolisian. Polda Metro Jaya menerima kasus itu dan akan meminta keterangan dari Rektor UNJ, Komaruddin.

"Kita kan, ini masih dalam penyelidikan, ini masih baru kita terima (pelimpahan berkas perkara). Artinya ke depan ya seperti itu (meminta keterangan Rektor UNJ Komarudin)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, saat dihubungi, Jumat (22/5).

(ibh/azr)