KPK Jawab Kritik MAKI-ICW: Jika Penyelenggara Negara Terlibat Akan Diproses

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 22:36 WIB
Ali Fikri
Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Ari Saputra)

Sebelumnya, MAKI dan ICW mempertanyakan langkah KPK melimpahkan kasus OTT UNJ itu ke Polri. Kedua lembaga swadaya masyarakat ini menilai langkah itu sangat janggal dan mengundang pertanyaan publik.

"Dalam siaran pers tersebut dikatakan bahwa belum ditemukan unsur pelaku yang berasal dari penyelenggara negara. Hal ini cukup mengundang tanda tanya bagi masyarakat, sebab sedari awal dalam siaran pers tersebut telah menyebutkan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempunyai inisiatif melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (22/5).

Padahal, Kurnia mengatakan berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, Kurnia mengatakan, jika mengacu pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Senada dengan Kurnia, Koordinator MAKI Boyamin menyebut rektor itu juga merupakan jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, jika KPK menyatakan tidak ada unsur pelaku penyelenggara negara itu malah akan menyulitkan Polri.

"Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, terus bagaimana polisi memprosesnya, apa dengan pasal pungutan liar. Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK. Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," ujar Boyamin.

Untuk diketahui, KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di UNJ pada Rabu (20/5). KPK mengamankan uang senilai USD 1.200 dan Rp 27,5 juta dalam OTT itu.

Kasus dugaan pungli di UNJ kini dilimpahkan ke kepolisian. Polda Metro Jaya menerima kasus itu dan akan meminta keterangan dari Rektor UNJ, Komaruddin.

"Kita kan, ini masih dalam penyelidikan, ini masih baru kita terima (pelimpahan berkas perkara). Artinya ke depan ya seperti itu (meminta keterangan Rektor UNJ Komarudin)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, saat dihubungi, Jumat (22/5).

Halaman

(ibh/azr)