Unggul Voting PKPU, Pemegang Saham Mayoritas KCN Jamin Bayar Kreditur

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 23:07 WIB
Kondisi Pelabuhan Marunda yang dikelola KCN
Kondisi Pelabuhan Marunda yang dikelola KCN (Foto: Dok. KCN)
Jakarta -

Sengketa hukum yang menjerat PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) memasuki babak baru. Sebab perusahaan operator Pelabuhan Marunda ini harus menghadapi tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh mantan kuasa hukumnya sendiri, Juniver Girsang.

Juniver mengajukan PKPU kepada kliennya sendiri karena dinilai tidak mau membayar succes fee US$ 1 juta atas jasanya memenangkan kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (PT KBN Persero). Sejatinya, PT KCN telah membayar lawyer fee sebesar US$ 250.000.

PKPU tersebut dimohonkan dua orang yaitu Juniver Girsang dan kreditur lainnya yakni Brurtje Maramis yang merupakan penerima hak tagih dari Juniver. Brurtje Maramis timbul sebagai kreditur karena pengalihan hak (cessie) yang dilakukan oleh Juniver.

Setelah permohonan PKPU oleh Juniver Girsang dikabulkan, dibentuklah Pengurus PKPU PT KCN.

Pengurus PKPU PT KCN lalu membuat pengumuman putusan PKPU Sementara PT KCN (dalam PKPU) dan membuat undangan Rapat Kreditur dan Rapat Permusyawaratan Hakim di Harian Bisnis Indonesia dan Surat Kabar Ekonomi Neraca pada 3 April 2020. Hingga batas akhir pengajuan tagihan tanggal 17 April 2020, sebanyak tujuh kreditur mengajukan tagihan kepada PT KCN.

Para kreditur yang tercatat saat itu yakni Juniver Girsang, Brurtje Maramis, PT KBN Persero, PT Karya Kimtek Mandiri (PT KKM), PT Pelayaran Karya Tehnik Operator (PT PKTO), PT Karya Tekhnik Utama (PT KTU) dan Yevgeni Yesyurun Law Office.

Ada dua kreditur yang ditolak terkait bunga dan denda yakni tagihan yang diajukan oleh Juniver Girsang dan Brurtje Maramis. Karena bunga dan denda tersebut sebelumnya tidak diperjanjikan.

Lalu kreditor lainnya yakni PT KBN Persero senilai Rp 114.223.023.336 sebagai utang atas pembayaran deviden ditolak PT KCN karena belum pernah berhasil melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara tagihan susulan PT KBN Persero senilai Rp 1.546.710.100.000 yang diklaim atas potensi keuntungan bila perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT KBN Persero ini menang, juga ditolak PT KCN karena proses PK masih berjalan hingga saat ini.

Ditambah tagihan itu diajukan PT KBN Persero pada 20 April 2020 atau setelah masa akhir pendaftaran tagihan pada 17 April 2020. Tagihan ketiga yang ditolak yaitu yang diajukan PT KTU sebesar Rp 162.680.571.918 sebagai utang atas pembayaran deviden karena KCN belum pernah berhasil melaksanakan RUPS.

Kemudian, PT KCN menolak tagihan sebagian senilai US$ 1,2 juta atas tagihan success fee yang diajukan Yevgeni Yesyurun Law Office karena proses hukum atas PK masih berjalan. Sebelumnya biro hukum ini mengajukan total tagihan sebesar US$ 3,65 juta.

Kuasa Hukum PT KCN Agus Trianto mengatakan PT KCN siap membayar secara kontan dan tunai tagihan pemohon, termasuk kreditur lainnya yang tidak ditolak debitur, selambat-lambatnya 19 Mei saat penandatangan homologasi atau perdamaian.

Rapat pembahasan perdamaian lanjutan yang diajukan KCNRapat pembahasan perdamaian lanjutan yang diajukan KCN Foto: : detikcom/Cholis

Dalam rapat pembahasan perdamaian PKPU PT KCN lanjutan (sebelum pemungutan suara) pada Rabu (13/5/2020) yang dipimpin Hakim Pengawas Makmur, pengurus PKPU PT KCN Patra M Zen membacakan tagihan yang diakui dari Juniver Girsang Rp 14.771.700.000, Brurtje Maramis Rp 1.641.300.000, PT KKM Rp 1.848.000.000, PT PKTO Rp 8.382.000.000, PT KTU Rp 75.045.492.830 dan Yevgeni Yesyurun Law Office Rp 40.211.850.000.

Unggul Voting, Atasi Dugaan Pihak yang Mempailitkan KCN

Hasil pemungutan suara (voting) pada rapat lanjutan pembahasan perdamaian PKPU PT KCN hari ini menghasilkan 4 kreditur setuju untuk damai dan tidak disetujui oleh 2 kreditur. Empat kreditur yang menerima rencana perdamaian ialan PT KKM, PT PKTO, PT KTU dan Yevgeni Yesyurun Law Office.

Adapun kreditur yang masih keberatan ialah Juniver dan Brurtje. Sedangkan PT KBN Persero tidak dimasukkan ke dalam daftar tetap piutang dan tidak diikutsertakan dalam voting homologasi. Lalu penentuan suara dihitung dari 1 suara per piutang Rp 10 juta. Hasilnya, yang setuju sebanyak 12.549 suara atau 88,43% dan 1.641 suara atau 11,57% tidak setuju.

Rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan proposal perdamaian dua hari sebelumnya, Senin (11/5/2020) karena ada kreditur yang keberatan. Dalam rapat sebelumnya itu, pihak PT KCN juga menghadirkan uang tunai US$ 1 juta di tengah rapat. Agus mengatakan hal ini sebagai itikad untuk membayar segala tagihan yang diajukan debitur, termasuk berkomitmen untuk menempuh jalan damai.

"Proses PKPU PT KCN perkara nomor 59 pada hari ini sudah dilaksanakan dengan rencana perdamaian yang diajukan PT KCN. (Sebelumnya) masih ada yang keberatan, maka terhadap rencana perdamaian itu diambil voting," ujar Pengurus PKPU Patra M Zen ditemui usai rapat di Pengadilan Niaga, Pengadilan Jakarta Pusat.

"Dari hasil voting sudah kita lihat, oleh Hakim Pengawas sudah disetujui dan dilihat sendiri bahwa mayoritas setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan PT KCN," sambungnya.

Patra mengatakan Hakim Pengawas akan membuat rekomendasi hasil pada rapat terbuka hari ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan melakukan putusan pada besok Kamis (14/5/2020). "Dalam UU Kepailitan dan PKPU, kreditur diberi hak untuk tetap mengajukan keberatan, diberikan ke Hakim Pengawas dan Majelis Hakim," ujarnya.

Permohonan PT KBN Persero atas deviden PT KCN tidak dapat ditagihkan karena hingga kini hasil RUPS belum diterima pengurus, sehingga jumlah tagihannya PT KBN Persero tidak diakui, ujar Patra.

Sementara itu, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan dari hasil voting ini, sambil menunggu putusan besok, setidaknya dapat mengatasi beberapa pihak yang diduga berkolaborasi berusaha mempailitkan perusahaannya. Ia juga mengatakan proses ini merupakan bagian dari edukasi kepastian hukum untuk investasi pihaknya, khususnya di bidang non APBD/APBN di bidang tol laut.

"Karena di sini KCN sebenarnya tidak layak di-PKPU, kami tidak pernah wanprestasi" ujarnya.

"Lalu lihat statement, termasuk laporan ke Polda yang menuding kami menggelembungkan aset, perlu dipertanyakan ke kuasa hukum KBN, apakah memang KBN selaku pemegang saham (KCN) ingin perusahaannya pailit?," ujarnya.

Dijelaskannya juga, pihaknya kemarin (pada Senin) menunjukkan keseriusan (dengan membawa uang tunai) kepada pemohon, karena menghormati keputusan dari sidang PKPU yang terdahulu bahwa cessie (pengalihan utang) diterima. Ia juga mengatakan pihaknya menghargai keputusan pengadilan, walaupun menolak dianggap wanprestasi.

"Artinya, kami kemarin sudah membawa bukti komitmen kami, bahwa uang yang kami bawa pun tidak akan merugikan pihak pemegang saham KBN," pungkasnya.

Sementara Kuasa Hukum PT KCN Agus Trianto mengatakan bahwa tidak mungkin tagihan dapat diterima tanpa memiliki dasar pendukung yang jelas. Pernyataan tim kuasa hukum pemohon dianggap sebagai penghinaan terhadap proses hukum yang ada karena proses PKPU telah melalui proses verifikasi.

"Terkait hal itu, soal laporan ke Polisi, itu bukan domain PKPU. Biar domain Kepolisian. Harus dibuktikan juga dugaan konspirasi itu benar atau tidak dan bukan di domain PKPU. Kalau itu tidak terbukti maka bentuk pencemaran nama baik bukan hanya klien kami tapi pengurus maupun pengadilan," pungkasnya.

(akn/ega)