Round-Up

Banjir Kritik untuk Jokowi Gegara Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Lagi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 22:28 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

PKS

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKW Ansory Siregar menilai pemerintah tak peka dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah virus Corona. Ansory mengusulkan agar Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan dicabut.

"Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah COVID-19, dimana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Anshory kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

"Untuk itu saya Ansory Siregar Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan" tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani juga menilai pemerintah tak peka dengan suasana batin masyarakat. Netty mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melukai kemanusiaan.

"Pemerintah memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen Lebaran ini. Rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung oleh rakyat, sebut saja kebaikan TDL, harga BBM yg tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun," ucap Netty.

"Pemerintah harusnya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap COVID-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan," imbuhnya.


Plt Wali Kota Blitar

Kenaikan iuran BPJS Keaehatan mengundang polemik di masyarakat. Plt Wali Kota Blitar Santoso menilai momentum ini tidak tepat diputuskan saat masyarakat resah penanganan pandemi Corona.

"Saya belum membaca berapa angka kenaikannya ya. Tapi saya menilai, keputusan Bapak Presiden ini momentumnya tidak tepat. Karena kita semua masih konsen penanganan COVID-19," jawab Santoso, Kamis (14/5/2020).

Menurut Santoso, akan lebih bijak jika pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Karena wabah Corona berdampak sistemik pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Tak hanya lesunya ekonomi, namun juga sosial budaya.


PPP

Anggota Komisi IX dari F-PPP Anas Thahir mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah dinilai kurang memiliki kepekaan terhadap krisis yang dialami rakyat di tengah pandemi virus Corona.

"Menaikkan kembali iuran BPJS yang sudah dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung membuktikan pemerintah kurang mempunyai sense of crisis. Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi COVID-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat," kata Anas kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).

Menurut Anas, kegembiraan masyarakat dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung pupus oleh kebijakan baru dari Presiden Jokowi ini. Apalagi, kata Anas, tengah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga rakyat makin kesulitan.

Karena itulah, Anas menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan. Menurutnya, masih ada solusi lain untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan selain menaikkan iuran.


PKB

Wakil Ketua Komisi Ix DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya personal cukup kecewa dengan pemberitahuan ini karena bagi saya tidak layak, kurang beretika ketika dalam situasi rakyat sedang sangat susah dengan pandemi COVID ini presiden mengumumkan menurunkan biaya iuran BPJS sekaligus mengumumkan kenaikan BPJS dalam waktu yang sama," kata Nihayatul kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Menurut Nihayatul, masyarakat cenderung dipermainkan dengan keputusan pemerintah. Beberapa bulan lalu, pemerintah memutuskan tak menaikkan iuran, namun saat ini pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Nihayatul mengatakan pemerintah tak boleh egois menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kondisi masyarakat harus dipikirkan, apalagi di tengah wabah Corona dan menjelang Lebaran.


Demokrat

Bagi Partai Demokrat (PD), kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan membuat masyarakat menjadi ambyar dengan beban baru.

"Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini," kata Wasekjen PD, Irwan kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Irwan mengatakan dengan keadaan seperti ini, masyarakat bisa tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini, menurutnya menghilangkan hak masyarakat.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona semakin menambah beban masyarakat. Dia menilai pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan.


PAN

Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengkritik keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Saleh menilai kebijakan pemerintah tidak tepat di manasituasi saat ini sedang pandemi Corona.

"Saya sangat menyesalkan keluarnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam Perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, warga masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Lebih lanjut, Saleh menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat. Dia menyebut situasi pendemi saat ini banyak masyarakat yang tidak mampu membayarkan iuran tersebut.

Saleh menilai keputusan itu akan digugat kembali. Dia menduga Pemerintah Jokowi akan melakukan hal yang sama apabila gugatan itu kembali menang di MA.

"Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi," jelasnya.


Penggugat

Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI), selaku penggugat Perpres sebelumnya, menilai pemerintah mengakali keputusan keputusan MA dengan menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan. KPCDI menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Dia menilai tarif BPJS Kesehatan masih memberatkan masyarakat.

"KPCDI melihat hal itu sebagai bentuk pemerintah mengakali keputusan MA tersebut," kata Sekjen KPCDI Petrus Hariyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Dia menegaskan bahwa seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak naik, terutama kelas III. Walau Perpres tersebut masih memberikan subsidi bagi kelas III, per Januari 2021 iuran akan naik menjadi Rp 35 ribu. Petrus mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi ke MA atas Perpres ini.

"KPCDI akan berencana mengajukan uji materi ke MA kembali atas perpres tersebut. Saat ini sedang berdiskusi dengan tim pengacara dan menyusun uji materi tersebut," jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan sendiri.

"Terkait dengan BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/5).

Halaman

(aan/dhn)