Round-Up

Banjir Kritik untuk Jokowi Gegara Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Lagi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 22:28 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sempat menyatakan masyarakat senang ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Namun kini Presiden kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, apa respons Ganjar?

Ganjar mengatakan sempat ditanya warga bahkan warga Indonesia yang saat ini ada di Eropa yang mendengar kabar terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menceritakan hal itu ketika sedang terhubung dalam video conference.

"BPJS Kesehatannya bermasalah maka keputusan sulit dan tidak populer diambil juga, mungkin publik melihat ini sebagai kekurangan. Teman-teman di Eropa kontak saya, ini apa lagi? Lho, saya tidak tahu," kata Ganjar, di rumah dinasnya, Rabu (13/5/2020) malam.

"Setelah saya pelajari ternyata menimbang mengingatnya karena posisi keuangan dari BPJS memang sulit," imbuhnya.

Ia menjelaskan ketika ramai kenaikan iuran BPJS Kesehatan beberapa bulan lalu, Ganjar sempat usul kepada pemerintah pusat untuk dibuatkan saja Jamkesda di daerah.


Wali Kota Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali Perpres No 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Keaehatan.

Selain dinilai tidak tepat dibuat di tengah pandemi virus Corona, perpres tersebut juga membuat bingung pemda.

"Kondisi seperti ini menaikkan BPJS menurut saya nggak pas karena banyak masyarakat kena PHK, dirumahkan. Bagi yang mandiri, kondisinya nggak bisa mengais rezeki. Usulan saya ditinjau kembalilah," kata Rudy kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, Rudy menilai pembuatan kebijakan baru tersebut terlalu cepat. Sebab, Mahkamah Agung (MA) tidak lama ini menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang juga terkait kenaikan iuran BPJS.

"Keputusan MA kan baru saja itu. Tapi sekarang muncul perpres baru lagi," ujar dia.

Mengenai isinya pun Rudy masih membutuhkan kejelasan dari pemerintah pusat, terutama terkait peserta BPJS Kesehatan dari penerima bantuan iuran (PBI).

Sebab, keputusan MA mengatakan iuran PBI sebesar Rp 42 ribu, sementara perpres baru menyebut Rp 25.500 dan akan ditingkatkan menjadi Rp 35 ribu pada 2021.


Bupati Sragen

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan ini memberatkan masyarakat yang sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19.

"Momentumnya tidak tepat," ujar Yuni, panggilan akrabnya, saat dihubungi detikcom, Rabu (13/5/2020).

Yuni melanjutkan, dalam kondisi normal saja, kenaikan iuran BPJS dirasa sangat memberatkan. Yuni sendiri pernah menyuarakan keberatannya saat pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS, September 2019 lalu.

Dilihat dari sudut pandang anggaran pemerintah daerah, lanjut Yuni, kenaikan tersebut sangat memberatkan. Pasalnya, selama ini Pemkab Sragen menanggung iuran BPJS yang tidak sedikit, sekitar Rp 20 miliar.

Belum lagi dengan adanya pandemi Corona yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran dan menunda proyek-proyek fisik, sehingga praktis keuangan daerah hanya cukup untuk biaya rutin saja.

Yuni menyebut, kondisi ekonomi di tengah terpaan pandemi Corona serba tidak menentu. Daripada menaikkan iuran, Yuni berharap pemerintah pusat fokus untuk memperbaiki manajemen di BPJS.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4