Round-Up

Banjir Kritik untuk Jokowi Gegara Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Lagi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 22:28 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Pengamat UGM

Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi pun menilai kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS d
iambil dalam waktu yang tidak tepat.

"Saya kira momennya ini kurang tepat karena ini semua orang lagi sulit, tapi justru di sektor kesehatan malah dinaikkan," kata Wahyudi saat dihubungi, Kamis (14/5/2020).

Wahyudi melihat keputusan yang diambil oleh Jokowi merupakan keputusan yang sulit. Terlebih beberapa bulan yang lalu, MA telah mengabulkan gugatan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kebijakan non populis ini,menurutnya, akan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Joko menilai kebijakan ini justru bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

Meski begitu, dia melihat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bisa dipahami, karena situasi BPJS Kesehatan saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan, dan sudah merugi. Selain itu, dia menjelaskan ada faktor lain dari kenaikan iuran.

Dia pun memberikan solusi jangka pendek untuk pemerintah pusat. Salah satunya dengan penundaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai pandemi berakhir.

"Daripada pemerintah dipermalukan oleh masyarakat karena mungkin akan digugat di MA sebaiknya ditunda dulu sampai pandemi berakhir kemudian dipikirkan ulang. Selain itu praktik-praktik penyalahgunaaan dana kesehatan di daerah dibersihkan," tutupnya.

Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah teranyar Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatab ini.

"Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd," kata Fadli Zon yang bercuit di Twitter, Kamis (14/5/2020).

Dia menilai masyarakat seperti terkena musibah berlipat ganda setelah Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengan pandemi Corona. Fadli Zon meminta Jokowi mencabut keputusannya ini.

"Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil. Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!" sebut Fadli Zon.


Bupati Pati

Bupati Pati Haryanto menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dia menilai kondisi masyarakat yang menghadapi pandemi Corona saat ini kasihan.

"Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, kasihan masyarakat dan Pemda kalau naik beban. Pemda tambah yang tidak ditanggung pusat," ujar Haryanto, Kamis (14/5/2020).

Lebih lanjut Haryanto mengatakan akan tetap mengacu pada putusan MA yang membatalkan Perpres 75 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya mengacu putusan MA, kan sebelum putusan kan sudah ada kajian hukum," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4