YLBHI Kritik Mekanisme Penangkapan Aktivis Ravio Patra oleh Polisi

Wilda Nufus Hidayatun - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 19:39 WIB
Asfinawati
Ketua YLBHI Asfinawati (Ari Saputra/detikcom)

Asfinawati melihat keanehan lainnya pada kasus Ravio yang dilaporkan oleh pihak kepolisian. Ia merasa ada kejanggalan ketika kasus ini pun juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Dan yang menarik, kasus seperti Ravio ini tidak hanya menimpa Ravio seperti yang kita katakan tadi, ini berulang dari pola nyaris di seluruh kasus kasus kriminalisasi. Ciri yang lain adalah laporannya adalah laporan tipe A, yaitu laporan yang dilaporkan oleh anggota kepolisian. Jadi ada dua laporan, laporan yang dilakukan oleh masyarakat dan laporan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri. Jadi kita bisa tahu, kasus Ravio yang melaporkan polisi, yang menyidik polisi, gitu ya. Jadi pertanyaannya, ini kasus buat siapa? Begitu,"katanya.

Senada dengan Asfinawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Gandjar Bona L Prapta mengatakan polisi telah menyalahi prosedur penangkapan bagi mereka yang berstatus saksi. Dia menyebut penangkapan hanya boleh dilakukan bagi mereka yang tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan.

"Tidak boleh menangkap saksi. Penangkapan itu hanya dua hal, tertangkap tangan atau terhadap tersangka yang tidak kooperatif dipanggil sekali, dua kali, tidak hadir, ditangkap. Jadi nggak boleh orang biasa ditangkap sedang duduk-duduk, kecuali kalau tertangkap tangan kan. Yang tertangkap tangan yang utama adalah sedang melakukan tindak pidana, siapa saja bisa melakukan. Jadi dari sudut ini saja sudah melihat sesuatu yang kenapa ini dilakukan ya," kata Gandjar.

Lebih lanjut Gandjar melihat polisi tidak memberikan surat perintah penangkapan terhadap Ravio kala itu. Padahal, katanya, hal itu dapat melanggar prosedur hukum.

"Jadi kita lihat bagaimana ketika dikeluarkan, publik protes, banyak orang komentar tiba-tiba dengan mudahnya dibilang ini bukan penangkapan, ini namanya pengamanan dan lain-lain. Buktinya, mereka bilang tidak ada surat perintah penangkapan, lho bukan suratnya justru kita mengkritisi substansinya ya, justru karena tidak ada suratnya, yang Anda lakukan itu tampak sebagai sebuah penangkapan," ujarnya.

"Harus ada suratnya. Jadi, kalau nggak apa pengamanan, kita tanya nanti pengamanan itu seperti apa sih sebetulnya langkah-langkahnya? Dan ini sesuatu yang menurut saya melanggar hukum, melakukan pelanggaran hukum oleh penguasa orang yang berwenang itu dari sisi proses hukumnya," sambung Gandjar.


(mae/mae)