Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilai Bisa Berontak Cemas Tertular Corona

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 17:36 WIB
Ilustrasi Kerusuhan Penjara
Ilustrasi (Andhika Akbaryansyah/detikcom)

Seperti diketahui, Kemenkum HAM mengeluarkan kebijakan asimilasi narapidana untuk mencegah penularan virus Corona di dalam lapas. Karena lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas sehingga menyulitkan untuk melakukan physical distancing.

Meski begitu, kebijakan tersebut banyak dikritik karena adanya sejumlah kasus napi yang kembali berulah setelah dibebaskan. Kebanyakan dari mereka merampok. Salah satunya kejahatan yang dilakukan para napi asimilasi antara lain pencurian disertai pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian disertai kekerasan (curas), dan pelecehan seksual.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan 27 dari 38.822 narapidana yang keluar dari lembaga permasyarakatan (lapas) lewat program asimilasi Kemenkum HAM dalam rangka pencegahan penularan virus Corona (COVID-19) kembali melakukan tindak kejahatan. Jika dipersentasekan, kata Sigit, sebanyak 0,07 persen napi asimilasi tak bertobat.

Polisi juga akan memberi tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku pidana, termasuk napi asimilasi, pada masa pandemi Corona. Seluruh polisi reserse diminta terus melakukan koordinasi dengan masing-masing lembaga permasyarakatan (lapas) di wilayah dan rumah tahanan (rutan) agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.

Per 30 April 2020, sudah ada 39 ribu lebih napi yang mendapatkan asimilasi. Kemenkum HAM menegaskan napi yang sudah bebas itu tetap diawasi.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Yunaedi mengatakan kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara juga memberikan asimilasi, salah satunya Amerika Serikat. Ia juga membandingkan negara yang tidak memberikan asimilasi kepada narapidana di tengah pandemi dan akhirnya terjadi kerusuhan di dalam penjara.

"Kemudian negara-negara yang tidak mengeluarkan tapi terjadi kerusuhan Thailand, Italia juga, Kolombia, Sri Lanka. Oleh karena itu, berkaca dari pengalaman kepada negara lain, kemudian secara normatif kita bisa melakukan satu terobosan yang di mana pelaksanaan daripada asimilasi dan integrasi itu bisa dilaksanakan," ungkap Yunaedi, Rabu (6/5).


(elz/elz)