Komnas HAM Dorong Jokowi Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada 2020

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 05 Mei 2020 16:59 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah,
Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah (Foto: detikcom)

Atas pertimbangan tersebut, Komnas HAM menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden RI:

1. Menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penundaan pilkada;

2. Segera dikeluarkan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah, sehingga memberikan adanya kepastian hukum;

3. Menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, baik dari segi regulasi maupun ketersediaan anggaran;

4. Memastikan tahapan pilkada lanjutan dilakukan setelah kondisi keadaan darurat kesehatan telah berakhir;

5. Menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan dengan memastikan jaminan perlakuan yang sama dengan calon yang diusulkan oleh partai politik;

6. Walaupun masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan guna memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pemilih, peserta pilkada dan penyelenggara pemilu;

7. Memastikan update data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan warga negara potensial yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, disabilitas, dan lain-lain).

Halaman

(knv/knv)