Komnas HAM Dorong Jokowi Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada 2020

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 05 Mei 2020 16:59 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah,
Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah (Foto: detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Aspek keselamatan warga menjadi pertimbangan utama terkait penundaan pesta demokrasi tersebut.

"Komnas HAM melalui surat nomor 045/TUA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, menyampaikan dorongan percepatan penerbitan Perppu terkait pelaksanaan penundaan pemilukada serentak pada 2020," kata Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI, Hairansyah, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Hairansyah menjelaskan penerbitan Perppu terkait penundaan Pilkada 2020 ini menyangkut hak fundamental warga. Menurut dia, sejumlah daerah yang menggelar Pilkada masuk kategori zona merah Corona.

"Komnas HAM menyampaikan alasan penundaan tersebut berkaitan dengan hak fundamental terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas keamanan seluruh pihak, termasuk banyak wilayah yang menyelenggarakan pilkada masuk zona merah dan zona kuning," tuturnya.

Komnas HAM, kata Hariansyah, menyadari bahwa Pilkada merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyalurkan hak memilih dan dipilih. Namun, sambung Hariansyah, Komnas HAM mendorong semua pihak fokus penanganan COVID-19.

"Meskipun Pilkada juga merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah COVID-19," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2