Round-Up

Sorotan-sorotan Atas Wacana Relaksasi PSBB Ala Mahfud Md

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 05:49 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Mahfud Md. (Foto: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19).
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Pernyataan Mahfud pun jadi sorotan sejumlah tokoh.

Kemungkinan pelonggaran PSBB disampaikan PSBB disampaikan Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5). Ia mengungkap masyarakat mengeluhkan karena tak bisa beraktivitas bebas saat PSBB, yang diterapkan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, pemerintah sedang memikirkan pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB. Dia menyebut pelonggaran itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka namun dengan menerapkan protokol tertentu.

"Nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya," tuturnya.

Menurut Mahfud, pengekangan dapat membuat masyarakat stres yang menyebabkan imunitas menurun. Akibatnya, tubuh akan menjadi lemah.

"Ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stress. Nah kalau stres itu imunitas orang itu akan melemah, juga akan menurun," ujar Mahfud.

Pernyataan Mahfud mendapat tanggapan dari Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Relaksasi PSBB disebut sebaiknya tidak diimplementasikan dalam waktu dekat sebab pelonggaran PSBB membutuhkan perencanaan dan harus dilakukan secara bertahap.

"Semuanya perlu direncanakan, kapan idealnya, nah ini perlu didiskusikan lebih lanjut, karena kita perlu data yang akurat untuk mengindikasikan tidak ada penularan lagi dan mempersiapkan layanan kesehatan seperti tes pada penduduk yang asimptomatik, surveilans yang ketat. Ya apakah itu yang akan dipakai, berapa lama setelah penurunan tersebut, kemudian dilepas retriksinya, restriksi yang mana, persyaratan apa yang harus dipenuhi," ungkap Tim Pakar FKM UI Pandu Riono, Minggu (3/5/2020).

Sementara itu, Pemprov DKI yang melaksanakan PSBB memastikan belum akan melakukan pelonggaran. Menurut Ketua II Gugus Tugas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto, antisipasi penyebaran Corona tak boleh menurun karena masih banyaknya kasus baru yang muncul di Ibu Kota.

"Sampai saat ini, fakta menunjukkan bahwa setiap hari masih muncul banyak kasus baru COVID-19 di Jakarta. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 tidak boleh menurun atau kendor," kata Catur.

Catur mengatakan Pemprov DKI hingga saat ini masih terus melanjutkan penerapan PSBB di Jakarta. Dia mengimbau seluruh masyarakat tetap mematuhi aturan PSBB.

"Sejalan dengan itu, DKI masih terus melanjutkan penerapan PSBB, bahkan dengan lebih tegas melalui penindakan dan sanksi, agar PSBB dipatuhi semua warga Jakarta, agar penyebaran COVID-19 dapat terus diturunkan," jelasnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3