Hardiknas, KPAI Nilai Konsep Merdeka Belajar Masih Jauh dari Harapan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 02 Mei 2020 14:53 WIB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Kantor KPAI (Matius Alfons/detikcom)

Retno mengatakan pembenahan di bidang pendidikan tidak hanya membuat kebijakan semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan nyata. Menurut Retno, kebijakan Merdeka Belajar hanya menjadi jargon semata jika pemerintah tidak melakukan intervensi lebih lanjut.

"Pembenahan tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan Merdeka Belajar saja, akan tetapi harus disertai tindakan nyata yang masif hingga ke ruang-ruang kelas. Selama dinas-dinas pendidikan dan Kanwil Agama di daerah tidak memperlakukan guru sebagai manusia merdeka, guru akan memperlakukan siswanya juga bukan manusia merdeka," kata Retno.

"Guru juga bingung memaknai belajar merdeka. Karena itu, tetap harus ada intervensi dalam membangun budaya merdeka di lingkungan pendidikan kita agar makna 'merdeka' betul-betul dapat dirasakan dan dipahami semua pihak, dari atas sampai bawah, jika tidak ada intervensi dalam pembenahan maka kebijakan merdeka belajar hanya jargon tanpa makna," sambungnya.

Selain itu, KPAI juga mengimbau agar Kemendikbud dan Kemenag membuat kurikulum darurat selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dimaksudkan agar PJJ yang dilakukan tidak memberatkan siswa dan guru.

"KPAI mendorong Kemendikbud dan Kemenag menetapkan kurikulum dalam situasi darurat, misalnya memilih materi-materi esensial dan utama saja yang diberikan selama masa PJJ. Materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan perlu bimbingan guru secara langsung sebaiknya ditiadakan. Materi yang diujikan dalam kenaikan kelas sebaiknya materi yang sudah dibahas sebelum kebijakan belajar dari rumah. Dengan demikian tidak membebani siswa maupun guru," tutur Retno.


(idh/idh)