Ada 156.831 Keluarga Akan Terima Dana Bantuan PSBB di Kota Bogor

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 26 Apr 2020 09:13 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim
Foto: Pemkot Bogor
Jakarta -

Pemerintah Kota Bogor mengaku telah ada data keluarga yang akan mendapat bantuan sosial (bansos) selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ada 156.831 kepala keluarga yang akan menerima bansos tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan sumber data KK yang mendapat bansos berasal dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor. "Total 156.831 KK," kata Dedie, dalam keterangannya, Minggu (26/3/2020).

Aparat pemerintah daerah di tingkat bawah akan mendapat daftar penerima bantuan. Jadi, mereka bisa mengontrol sehingga bantuan tepat sasaran.


"Bagi penerima masing-masing bantuan akan ditandai dengan stiker jenis sumber bantuan, sehingga apabila ada penerima yang menerima bantuan berkali kali atau tidak tepat sasaran maka dapat diketahui warga lain dan dapat menjadi catatan untuk dibatalkan atau dikembalikan," kata Dedie.

Pembagian bansos akan dimulai pada 27 April 2020. Bantuan akan dikirim langsung kepada penerima melalui layanan PT Pos Indonesia.

"Penyaluran bantuan Pemkot berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertahap dimulai tanggal 27 April 2020 dan dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia ke penerima langsung by name by address, sehingga tidak ada campur tangan aparat di bawah," kata Dedie.


Berikut ini sumber data dan skema pemberian bansos yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor:

Alokasi sumber bantuan dan jumlah penerimanya:

1. Pemerintah Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
a. Program Keluarga Harapan (PKH) 41.845 KK
b. Program Sembako 24.183 KK

2. Pemerintah Provinsi:
a. DTKS 8.046 KK
b. Non DTKS 42.000 KK

3. Pemkot Bogor:
a. Non DTKS 23.000 KK
b. Program nasi bungkus (Nasbung) 13.500 jiwa

4. Bansos Tunai Kemensos
a. DTKS 1.579 KK
b. Non-DTKS 16.178 KK

Total 156.831 KK

Skema bantuan :
1. PKH dan Sembako setara Rp 200.000 selama terdaftar
2. PKH dan Sembako perluasan Rp 200.000 x 9 bulan
3. Pemprov Rp 500.000 x 4 bulan berupa sembako setara Rp 350.000 dan Tunai Rp 150.000
4. Pemkot BLT Rp 500.000 x 4 bulan
5. BST Kemensos Rp 600.000 x 3 bulan

(aik/dnu)