Round-Up

Kisah Miris Warga Kelaparan Minta Nasi, Bupatinya Terjerat Korupsi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Apr 2020 05:03 WIB
Potret memilukan dua warga Muara Enim, Sumatera Selatan kelaparan dan kondisinya mengenaskan. Kini mereka telah di evakuasi ke rumah sakit.
Warga Ditemukan dalam Kondisi Kelaparan di Muara Enim (Foto: Raja Adil Siregar)

Di saat ada warga yang kelaparan, diketahui Bupati Muara Enim Ahmad Yani, yang kini nonaktif, sedang menjadi pesakitan di pengadilan karena tersangkut kasus korupsi. Yani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 September 2019.

Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar. Selain itu, KPK menetapkan Robi Okta Fahlefi dari PT Enra Sari sebagai tersangka pemberi.

Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani tiba di KPK. Kedatangannya untuk jalani pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat dirinya.Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani tiba di KPK. Kedatangannya untuk jalani pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat dirinya. Foto: Ari Saputra

Putra Yani, Naufal, sempat membela ayahnya setelah terjaring OTT. Dia mengatakan ayahnya dijebak dalam OTT tersebut.

Yani dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ahmad Yani dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi 16 proyek di wilayahnya.

"Menuntut agar mejelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan," kata jaksa KPK, Roy Riyadi, dalam sidang yang digelar secara online di PN Palembang, Selasa (21/4).

Yani juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3,1 miliar serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa menilai Yani terbukti mengatur serta memanipulasi proses lelang 16 proyek perbaikan jalan. Ahmad Yani juga disebut meminta commitment fee proyek 15 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 13,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Ahmad Yani diduga menerima 10 persen dan sisanya dibagi-bagi kepada pejabat lain. Total nilai 16 paket proyek itu berjumlah Rp 129,4 miliar. Yani juga disebut jaksa menerima barang berupa dua unit mobil, dua bidang tanah di Muara Enim senilai Rp 1,25 miliar, dan uang USD 35 ribu.

Halaman

(lir/fas)