PD Nilai Perpres Perubahan Postur APBN 2020 Berpotensi Langgar Konstitusi

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Senin, 20 Apr 2020 23:09 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan
Waketum Demokrat Marwan Cik Asan (Foto: Dok. Twitter DPR RI)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, aturan yang menjadi dasar peraturan itu belum disetujui DPR RI.

"Bahwa dasar penetapan Perpres No 54 tahun 2020 adalah Perppu No 1 tahun 2020 yang belum mendapat persetuan DPR. Akan menjadi masalah besar bagi pemerintah jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka landasan penerbitan Pepres menjadi kosong atau tidak mempunyai kekuatan hukum," kata Waketum PD, Marwan Cik Asan kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengatakan sejumlah perundang-undangan yang berpotensi dilanggar yakni UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"UUD 1945, pada pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang," kata dia.

Selain itu, menurut Marwan perpres itu juga melanggar prinsip ketetanegaraan. Khususnya mengenai pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Dalam hal penetapan perubahan postur APBN tanpa melibatkan DPR sama saja dengan menghilangkan salah satu fungsi DPR dalam hal anggaran (fungsi budget) yang dijamin UUD 1945," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2