Kemenkes-Kemenhub Beda Aturan soal Ojek, Presiden Diminta Turun Tangan

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 14 Apr 2020 08:49 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres0
Jakarta -

Menkes Terawan Agus Putranto memutuskan ojek hanya boleh mengangkut barang selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Adapun Plt Menhub Luhut Binsar Pandjaitan, memutuskan ojek maupun kendaraan pribadi bisa mengangkut penumpang. Mana yang harus diikuti?

"Kalau pakai asas hukum Lex posterior derogat legi priori yaitu hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior) maka Peraturan Menteri (Permen) paling baru bisa mengesampingkan Permen yang dibentuk terdahulu (Permen lama)," kata ahli perundang-undangan, Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (14/4/2020).

Namun demikian, ada juga asas hukum yang menyatakan Lex specialis derogat legi generali adalah yaitu hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Jika asas ini yang dipakai maka suatu ketentuan dalam Permen terdahulu (permen lama) tidak serta merta dapat dikesampingkan atau tidak berlaku karena adanya ketentuan dalam Permen yang baru.

"Melainkan harus dilihat di antara Permen baru dan Permen lama tersebut manakah yang masuk kategori hukum yang bersifat khusus dan mana yang bersifat umum," papar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Untuk itu, kata Bayu, perdebatan mengenai hal ini agar cepat terselesaikan dan segera ada kepastian hukum maka lebih baik penyelesaiannya dikembalikan kepada Presiden. Hal itu mengingat semua menteri menurut Pasal 17 UUD 1945 berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

"Sehinggga Presiden dapat menentukan arah kebijakan seperti apa yang ingin dipilihnya. Mengingat jika penyelesaikannya diserahkan kepada sesama menteri maka masing-masing akan menganggap pengaturan yang dibuatnya yang paling tepat," pungkas Bayu.

Penjelasan Kemenhub

Kemenhub menjelaskan sepeda motor boleh membawa penumpang saat PSBB dalam keadaan yang mendesak dan untuk melayani masyarakat. Aturan itu juga berlaku bagi ojek dan ojek online.

"Itu boleh, jadi istilahnya dalam keadaan tertentu dalam rangka melayani itu dan termasuk dalam kategori sepeda motor. Jadi semua ojek baik online maupun tidak online dalam kondisi seperti itu masih diperbolehkan," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati saat dihubungi, Sabtu (11/4).

Adita mengatakan hal tersebut harus tetap mengikuti protokol kesehatan.

"Iya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan di situ. Semua ojek, sepeda motor di situ kategori sepeda motor baik itu ojek maupun kepentingan pribadi makanya ada kata-kata pelayanan masyarakat maupun pribadi itu boleh mengangkut penumpang. Di situ ada persyaratannya," Adita.

Sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Menhub Umar Aris menegaskan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tak bertentangan dengan aturan lain.

"Pasal 11, satu hal yang harus kita baca, bahwa yang kita dahulukan dalam pengaturan ini Pasal 11 Ayat 1 poin c itu justru kita menginspirasi dan bertanggung jawab terhadap semangat yang sama, terbukti ini yang menjadi awal sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, itu kita semangat sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan itu tidak bertentangan," kata Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Menhub Umar Aris dalam konferensi pers, Minggu (12/4/2020).

Umar mengatakan aturan itu juga telah dibahas dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan. Aturan itu, kata dia, tak semata-mata dalam konteks PSBB.

"Pengaturan ini tentu tidak hanya konteks PSBB, kalau dengan penanganan COVID-19, yang dilihat tidak hanya epidemi, tapi juga ekonomi kerakyatan, ojek pangkalan, saudara kita di ojol, tentu dengan sungguh-sungguh peraturan perundang-undangan transportasi ini juga wajib hukumnya mengakomodasikan, tapi sepanjang protokol-protokol itu tidak diabaikan," tuturnya.

(asp/knv)