Dikritik Gegara Bahas Omnibus Law di Tengah Corona, DPR: Maju Kena Mundur Kena

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 13 Apr 2020 18:36 WIB
Willy Aditya
Willy Aditya (Foto: Ari Saputra)

Willy menjelaskan semangat pembuatan omnibus law disampaikan oleh Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 di DPR pada 20 Oktober 2019 lalu. Di mana, saat itu Jokowi menyatakan akan membangun demokrasi ekonomi.

"Yang menjadi stand point-nya, Presiden melalui pidato politiknya saat pelantikan di DPR itu kan berjanji menjadikan omnibus law ini sebagai momentum membangun demokrasi ekonomi kita dengan melakukan kemudahan investasi dan debirokrasi perizinan," tutur Willy.

Sekadar informasi, dari 11 klaster yang ada dalam RUU Ciptaker, klaster ketenagakerjaan merupakan yang paling disorot, khususnya oleh kalangan buruh. Fraksi NasDem menilai klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dimasukkan ke RUU Ciptaker.

"Bahkan NasDem menangkapnya, kalau klaster ketenagakerjaan bermasalah itu dipindahkan ke UU sektoral lebih bagus," terang Willy.

Sebelumnya, kelanjutan proses pembahasan RUU Ciptaker menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan proses pembahasan RUU Ciptaker membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan hanya DPR dan pemerintah saja.

"Di dalam proses pembahasan RUU ada bagian yang tak bisa diremehkan begitu saja, yakni partisipasi publik. Partisipasi publik saat ini tersumbat karena situasi pandemi yang tak memungkinkan publik bisa secara aktif memikirkan apa yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Partisipasi publik itu tak bisa diganti dengan menghadirkan satu dua lembaga yang bisa diklaim mewakili publik melalui RDPU (rapat dengar pendapat umum)," papar Lucius kepada wartawan, Senin (13/4).

Sementara Perludem menyarankan, sebelum masuk ke tahap pembahasan DPR lebih baik memperbanyak dialog dengan pihak-pihak yang terkait dengan RUU Ciptaker. Selain itu, dia juga meminta DPR untuk fokus melakukan pengawasan terhadap penanganan penyebaran virus Corona, khususnya mengenai anggarannya.

"Jadi memang lebih bijaksana bila pembuat UU tidak memaksakan untuk terus melanjutkan, tetapi bisa memanfaatkan momen saat ini untuk memaksimalkan pengawasan terhadap penanganan COVID-19, memastikan upaya penanganan COVID-19 itu berjalan secara efektif, efisien, dan tidak membuka ruang terjadinya prilaku koruptif," sebut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan.

"Di saat yang sama dialog-dialog dengan banyak pihak itu terus bisa dilakukan sehingga bisa diketahui sebenarnya, bisa diketemukan antara aspirasi masyarakat yang berkembang dengan problematika yang dihadapi RUU ini," sambung dia.


(zak/fjp)