Sudah Ajukan PSBB, Pemkot Depok Siapkan Sejumlah Protokol

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 09 Apr 2020 19:34 WIB
Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad menjelaskan tentang penanganan COVID-19 di Kota Depok
Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad (screenshot video)
Depok -

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengirimkan data secara lengkap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok. Pihak pemkot memastikan masih mempersiapkan terkait penerapan PSBB tersebut.

"Terkait kebijakan PSBB di Kota Depok, kami jelaskan kembali bahwa usulan PSBB Kota Depok sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dengan surat Wali Kota Depok," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Kamis (9/4/2020).


Surat dengan nomor 44/175 Huk/Dinkes tertanggal 7 April 2020 tersebut terkait pengajuan permohonan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). data data seperti kajian epidemiologi, peningkatan jumlah kasus, penyebaran kasus, transmisi lokal, kebutuhan dasar rakyat, sarana dan pra sarana kesehatan, anggaran dan operasional hingga aspek keamanan sudah disertakan dalam surat tersebut.

"Data-data sudah dikirim melalui pesan online dan fisik suratnya secara resmi disampaikan langsung kepada Gugus Tugus PP COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Provinsi Jawa Barat, data Kota Depok sudah lengkap," ucap Idris.



Meski demikian, Idris menyampaikan masih memerlukan waktu untuk melakukan persiapan terkait penerapan PSBB di kota Depok. Banyak aspek yang menurutnya masih disiapkan.

"Kami sedang menyiapkan protokol-protokol jika PSBB ditetapkan, meliputi protokol: peliburan sekolah dan tempat keria, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Depok masih berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah terkait keamanan selama penerapan PSBB di wilayah Depok.

"Demikian pula untuk persiapan lainnya, termasuk di dalamnya untuk jaring pengaman sosial," ungkap Idris.

(maa/mea)