Komnas HAM soal Penanganan Corona: Birokrasi Tak Boleh Bertele-tele

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 09 Apr 2020 16:16 WIB
Mochammad Choirul Anam
Foto: Choirul Anam (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona (COVID-19). Komnas HAM menyoroti beberapa kebijakan yang perlu diperbaiki, salah satunya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Komnas HAM menilai, PSBB di daerah masih terkendala proses birokrasi yang rumit. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan karakter penanganan COVID-19 yang membutuhkan pergerakan cepat.

"Catatan paling penting adalah penanganan COVID-19 usai kami memberikan 18 rekomendasi. Pertama, nggak boleh ada birokrasi yang bertele-tele dalam konteks penangan COVID-19, karena karakternya darurat bukan normal. Kondisi ini butuh gerak cepat, konsolidasi utuh dan koordinasi yang oke," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam, dalam jumpa pers, Kamis (9/4/2020).

Dalam aturannya, penetapan PSBB suatu daerah harus mengajukan proposal ke Kemenkes. Pemda juga harus melakukan perbaikan apabila persyaratan proposal PSBB masih belum lengkap.

"Ketika ada suatu kebutuhan harus PSBB ya segera diambil jangan berlarut-lahut. Kita tahu bahwa di dalam sana Kemenkes 1-2 harus ada respon, tapi itu belum terlaksana maksimal," jelasnya.

"Dengarkan harapan publik dengan adanya berbagai jalan di publik yang ditutup secara mandiri, ekspresi publik dengan cara membatasi publik untuk bergerak, mereka sudah lakukan sendiri. oleh karenanya, pemerintah harus pastikan itu, tidak usah pakai hal bertele-tele," sambungnya. Selain PSBB, proses pemulangan TKI dari luar negeri juga disorot.

Selanjutnya
Halaman
1 2