Penjelasan Anies hingga Polri soal Penegakan Hukum saat Penerapan PSBB

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 08 Apr 2020 08:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur Jakarta Anies Baswedan (dok. istimewa)

Anies Susun Peraturan

Anies sedang merumuskan aturan untuk teknis pelaksanaan PSBB. Jadi, ada kekuatan hukum agar aturan itu diikuti seluruh warga Jakarta.
"Bagi masyarakat Jakarta yang akan kita lakukan (PSBB) mulai tanggal 10, utamanya pada penegakan, karena akan disusun peraturan yang peraturan ini punya kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti," ucap Anies.

Anies mengaku masyarakat DKI Jakarta tidak akan heran atas kebijakan PSBB. Pasalnya, secara prinsip, PSBB sudah dilakukan di Jakarta selama tiga minggu. Perbedaannya cuma sebatas adanya ketegasan aturan.

Gugus Tugas: Penegakan Hukum Bagi Pelanggar

Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mengatakan penegakan hukum itu dilakukan terhadap masyarakat yang melanggar aturan PSBB.

"Kemudian juga dalam beberapa hal kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang," kata Doni usai ratas bersama Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan oleh YouTube Setpres, Senin (6/4/2020).

Doni pun berharap masyarakat mengikuti aturan dan disiplin selama PSBB diterapkan. Sehingga, penegakan hukum tak perlu dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat agar disiplin dalam melakukan social distancing atau physical distancing.

"Tapi kita sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan, pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan kepada kegiatan masyarakat," tuturnya.

Doni menjelaskan penegakan hukum itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya teknis PSBB diatur dengan baik. Jokowi, kata dia, meminta protokol yang dapat menjadi acuan daerah dalam menerapkan PSBB untuk disusun.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4