Polisi: Penegakan Hukum Saat Penerapan PSBB Tak Harus Ditahan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 07 Apr 2020 09:41 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono (Rahel-detikcom)
Foto: Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono (Rahel-detikcom)
Jakarta -

Polisi menjelaskan implementasi penerapan penegakan hukum saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku tergantung dari perbuatan melawan hukumnya saat PSBB berlangsung.

"Kalau hoax ya UU ITE. Menimbun bahan pokok atau kesehatan ya ada undang-undangnya. Tergantung kegiatannya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Argo menjelaskan penegakan hukum di masa PSBB tidak harus berupa pidana kurungan. Ia memastikan polisi tidak akan bertentangan dengan kebijakan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk melepaskan narapidana umum demi mengurangi over kapasitas dan mencegah penularan Corona di lapas maupun rutan.

"Itulah yang harus dipahami bahwa semua pelaku tidak harus ditahan. Bisa tahanan kota, bisa tahanan rumah, bisa tidak ditahan. Kasus tetap jalan terus, kewenangan ada di penyidik. Mana yang jadi kontraproduktif?" ujar Argo.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan adanya kemungkinan penegakan hukum oleh aparat saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Penegakan hukum itu dilakukan terhadap masyarakat yang melanggar aturan PSBB.

"Kemudian juga dalam beberapa hal kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang," kata Doni usai ratas bersama Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan oleh YouTube Setpres, Senin (6/4).

Soal PSBB, Jokowi Minta Pusat-Daerah Koordinasi:

Selanjutnya
Halaman
1 2