Gelar Rapat Virtual, Komisi VIII DPR Desak BNPB Buka Zona Penyebaran Corona

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 13:19 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kepala BNPB Doni Monardo. Komisi VIII ingin mengetahui ketersediaan anggaran serta peralatan penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Kita ingin memastikan bahwa dampak sosial atau dampak yang lain yang langsung berpengaruh ke masyarakat perlu kita dengar. Saya yakin Pak Kepala BNPB mendapatkan info yang sangat komplit dari Istana, termasuk dengan kementerian/lembaga yang lain," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dalam rapat yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2020).

"Dan alat-alat yang ataupun kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengobati orang-orang yang sudah terpapar akan sudah terpenuhi atau belum," imbuhnya.

Selain soal anggaran, Komisi VIII ingin mengetahui peta penyebaran virus Corona di Indonesia. Yandri mengatakan peta tersebut berguna supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan daerah yang penyebarannya harus dihambat lebih dulu.

"Peta atau zona penyebaran virus Corona ini Pak, karena kalau tidak, tidak bisa kita hambat semaksimal mungkin, maka imigrasi COVID-19 ini akan mengkhawatirkan sekali," sebut Yandri.

Komisi VIII, sebut Yandri, juga meminta agar sosialisasi mengenai bahaya virus Corona ataupun kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebarannya lebih digencarkan lagi. Sebab, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.

"Ini di dapil saya mereka tidak mengetahui dampak COVID-19. Kalau masyarakat tidak sadar, kalau tidak kita batasi, maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka itu kita ingin mengetahui bagaimana koordinasi Gugus Tugas dengan pemerintah daerah," tutur Yandri.

Pemerintah: Isolasi Tak Dimaknai Mengasingkan Diri:

(zak/gbr)