KUHP Baru Disahkan Pekan Depan, Ini Sejarah Panjang Hukum Warisan Belanda

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 03 Apr 2020 16:02 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RUU KUHP (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Jakarta -

DPR akan mengesahkan RKUHP pekan depan dalam sidang tahap II. Rancangan KUHP itu dirintis sejak 1950-an dan hingga kini Indonesia belum mempunyai hukum pidana sendiri. Lalu bagaimana sejarah KUHP saat ini?

Berdasarkan naskah akademik RUU KUHP yang dikutip detikcom, Jumat (3/4/2020), KUHP bercikal bakal dari sistem hukum Romawi yang berusia ribuan tahun lalu. Jangan heran, banyak istilah Romawi/Yunani dalam jargon hukum di Indonesia. Termasuk Dewi Keadilan masih pakai mitologi Yunani.

"Asas legalitas sebelum menjadi bagian dari hukum materiil dewasa ini mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah asas legalitas ini barangkali dimulai dari hukum Romawi yang diketahui mempengaruhi hukum di Eropa Kontinental," demikian bunyi naskah akademik RUU KUHP.



Diketahui, pada masanya, Romawi menguasai hampir seluruh Eropa, termasuk daratan Inggris.

Pergolakan di antara kerajaan-kerajaan Eropa mempengaruhi satu sama lain. Seperti Prancis yang pernah menjajah Kerajaan Belanda dan membawa Code Napoleon Perancis tahun 1810. Code Napoleon ini kemudian diberlakukan di Belanda sejak 1881.

Kemudian, Belanda membawa code itu ke Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku.

"Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Wetboek van Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945," ujar alasan Menimbang RKUHP.



Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh presiden.

"Usaha mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dengan segala perubahannya," tuturnya.



Sejak saat itu, dapat dikatakan, setelah kemerdekaan tahun 1945, terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Keadaan itu berlangsung hingga 1958 dengan diundangkannya UU Nomor 73 Tahun 1958.

"UU tersebut menetapkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada 8 Maret 1942, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk selanjutnya disebut KUHP," jelasnya.

Sejak Indonesia merdeka, telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Perdebatan telah lebih dari 50 tahun.

Diskursus RUU KUHP telah melintasi tujuh presiden, yaitu Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi.



Sebagaimana diketahui, rencana itu disiarkan saat digelar di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat juga disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI dan dapat diikuti anggota Dewan secara virtual. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan didampingi oleh Rahmat Gobel.

"Selanjutnya persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan dan dalam hal ini RUU KUHP kami telah menerima dan koordinasi dengan pimpinan Komisi III dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu 1 pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat 2, karena pembentukan UU dan Tatib, ASN dan MK telah kami sepakati dan setujui siang hari ini," kata Azis.

Azis kemudian membacakan soal Surat Presiden tentang RUU omnibus law Cipta Kerja serta surat dari Dewan Perwakilan Daerah. Azis kemudian meminta persetujuan secara kumulatif.

"Setuju, ya?" tanya Azis.

"Setuju," jawab anggota DPR.

(asp/dkp)