KUHP Baru Disahkan Pekan Depan, Ini Sejarah Panjang Hukum Warisan Belanda

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 03 Apr 2020 16:02 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RUU KUHP (Andhika Akbaryansyah/detikcom)


Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh presiden.

"Usaha mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dengan segala perubahannya," tuturnya.



Sejak saat itu, dapat dikatakan, setelah kemerdekaan tahun 1945, terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Keadaan itu berlangsung hingga 1958 dengan diundangkannya UU Nomor 73 Tahun 1958.

"UU tersebut menetapkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada 8 Maret 1942, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk selanjutnya disebut KUHP," jelasnya.

Sejak Indonesia merdeka, telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Perdebatan telah lebih dari 50 tahun.

Diskursus RUU KUHP telah melintasi tujuh presiden, yaitu Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi.