Habiburokhman: PP PSBB Kurang Detail Bikin Warga Jakarta Galau

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 08:29 WIB
Habiburokhman (Dok. Habiburokhman)
Foto: Habiburokhman (Dok. Habiburokhman)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo di tengah penyebaran virus Corona di RI. Habiburokhman menilai PP PSBB tidak detail dan terkesan membikin gamang warga.

"PP PSBB sebagai turunan dari UU Karantina Kesehatan masih kurang detail. Isi PP tersebut nyaris sama saja dengan ketentuan Pasal 59 UU KK, yaitu soal peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020).

"Tidak ada detailing apa yang harus dilakukan jika ketiga hal tersebut diterapkan," kritik Habiburokhman.

Habiburokhman mengkritik penyusun draf PP PSBB itu. Dia menilai ada kecenderungan penyusun draf PSBB tak paham perundang-undangan.

"Kami khawatir pihak yang melakukan drafting PP tersebut tidak memahami komitmen dan rencana konkret Presiden Jokowi, atau tidak memahami teori dasar pembentukan perundang-undangan," sebut Habiburokhman.

Karena PP PSBB yang menurutnya tidak jelas ini, masyarakat Jakarta dinilainya jadi gamang mendengar sejumlah kabar penutupan akses. Dia ingin pemerintah pusat memberi kepastian kepada warga.

"Akibat ketidakjelasan PP PSBB saat ini masyarakat khususnya Jakarta sangat galau mendengar akan ditutupnya banyak jalan umum. Kami berharap agar di setiap daerah yang ingin menerapkan PPSB, terlebih dahulu harus dipastikan tersalurkannya bantuan untuk masyarakat bawah sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi," jelas politikus Gerindra itu.

Meski demikian, dia memuji pidato Jokowi saat menetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat. Menurutnya, Jokowi memberi kepastian bagi masyarakat bawah.

"Pidato Pak Jokowi saat menetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat tanggal 31 Maret lalu malah jauh lebih detail. Beliau secara rinci menjelaskan soal komitmen pemerintah memberi bantuan untuk masyarakat bawah seperti sembako, penggratisan listrik dan lain-lain," sebut Habiburokhman.


PP tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PP bertanggal 31 Maret 2020 itu diteken oleh Presiden Jokowi. Per Rabu, 1 April 2020 PP PSBB itu mulai berlaku.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa PSBB harus diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan (Menkes). Nantinya Menkes akan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Percepatan Penanganan COVID-19.

Jika disetujui, maka kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

KSP: Jokowi Ingin Pelaksanaan Pembatasan Sosial Saat Ini Lebih Tegas:

(gbr/fjp)