Ma'ruf: Pemerintah Sudah Minta Jangan Mudik, Masyarakat Wajib Jalankan

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 16:15 WIB
Maruf Amin
Ma'ruf Amin (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah telah meminta masyarakat tidak mudik. Menurut Ma'ruf bila pemerintah sudah meminta, menjadi wajib untuk dijalankan.

"Pemerintah sudah meminta jangan sampai pulang, dan itu menjadi wajib untuk tidak melakukannya untuk menjadi kuat. Sesuatu yang wajib, menurut agama diwajibkan oleh pemerintah itu menjadi kuat," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020).

Ma'ruf mengatakan perlu adanya kesadaran dari masyarakat terkait larangan tersebut, yakni dimaksudkan untuk mengurangi penularan virus Corona.

"Oleh karena itu, saya kira ini menjadi pengertian masyarakat sendiri yang harus ada, kesadaran itu. Pemerintah juga akan melakukan itu," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyebutkan, nantinya dimungkinkan adanya pengurangan transportasi. Ma'ruf juga mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang tidak mudik.

"Karena itu, maka mungkin transportasi juga nanti dikurangi dan tidak ada lagi mudik gratis. Dan untuk pemerintah itu juga menyiapkan bantuan-bantuan kepada mereka yang tidak mudik," kata Ma'ruf.

Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggarannya, DKI sudah menyiapkan anggarannya, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggarannya," sambungnya.

Ma'ruf mengatakan saat ini pemerintah masih merumuskan aturan terkait larangan tersebut. Menurutnya, dalam waktu dekat akan dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) terkait mudik.

"PP-nya sedang dirumuskan mungkin 2 hari lagi tentang masalah mudik itu, tapi yang jelas bahwa kita meminta masyarakat untuk tidak mudik," pungkasnya.

(dwia/hri)