Komisi II-KPU Minta Pemerintah Buat Perppu Penundaan Tahapan Pilkada Serentak

Nur Azizah Rizki Astuti, Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 30 Mar 2020 21:29 WIB
Ahmad Doli Kurnia.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta -

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri sepakat menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 imbas penyebaran virus Corona. Komisi II pun meminta adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penundaan tahapan Pilkada Serentak ini.

"Kami sepakat tadi dengan penundaan ini kan harus ada payung hukum. Maka jalan terbaik dengan diterbitkan perppu. Kami minta kepada pemerintah segera disusun draf perppu agar kita bisa putuskan segera," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Doli mengatakan penerbitan perppu itu juga berkaitan dengan pengaturan anggaran Pilkada Serentak. Menurutnya, dana yang belum digunakan untuk Pilkada 2020 bisa dialokasikan untuk membantu penanganan virus Corona.

"Maka kalau dengan adanya perppu kami tadi meminta kepala-kepala daerah yang sekarang melaksanakan pilkada untuk merealokasi uang yang belum digunakan itu untuk perang COVID-19," ujar Doli.

"Makanya nanti kalau sudah bisa kita putuskan ditunda resmi, maka kemudian nanti pengaturan anggaran, kalau memang di 2021 penganggarannya mulai diajukan di akhir tahun 2020 ini di daerah masing-masing," lanjut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2