Mahfud: PP Karantina Wilayah Disiapkan, Akses Kebutuhan Pokok Dilarang Ditutup

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Jumat, 27 Mar 2020 18:32 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Forum ini dihadiri oleh Alumni Penerima Beasiswa Supersemar.
Menko Polhukam Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah atau PP untuk melakukan karantina wilayah terkait mewabahnya virus Corona di beberapa daerah. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan akses pendistribusian kebutuhan pokok tidak boleh ditutup bila nantinya karantina kewilayahan itu diterapkan daerah.

"Apabila nanti yang dibatasi itu seumpanya terjadi karantina wilayah, nanti tentu saja tidak boleh ada penutupan lalu lintas jalur terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok. Jadi mobil yang membawa bahan pokok, sembako, dan lain-lain, kapal juga dari luar daerah, itu tidak boleh ditutup aksesnya untuk masuk ke sebuah daerah karena itu menyangkut kebutuhan pokok," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Selain itu, Mahfud menyampaikan toko dan supermarket yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok tidak bisa dilakukan penutupan. Mahfud juga menyebutkan tidak ada larangan mengunjungi toko-toko tersebut dengan catatan kunjungan tersebut dalam pengawasan yang ketat dari pemerintah.

"Toko-toko, warung-warung, supermarket yang diperlukan oleh masyarakat yang dibutuhkan sehari-harinya itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dilarang untuk dikunjungi. Tetapi tetap akan dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan pemerintah pusat melihat sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan semacam karantina kewilayahan yang memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Namun, menurut Mahfud, implementasi undang-undang itu perlu dijabarkan lebih jelas dalam PP.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas. Oleh sebab itu, kita sekarang pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina perwilayahan," kata Mahfud.

Nantinya dalam PP itu akan diatur mengenai tata cara dan syarat-syarat bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan pembatasan. PP itu, disebut Mahfud, segera dirampungkan.

"Di situ akan diatur kapan sebuah daerah boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown. Apa syaratnya? Kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya, itu sekarang sedang disiapkan. Insyaallah nanti dalam waktu dekat akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman tentang itu," kata Mahfud.

"Misalnya prosedurnya, kita akan atur bahwa yang mengusulkan itu kepala gugus tugas wilayah provinsi yang mengusulkan kepada kepala gugus tugas nasional. Nanti gugus tugas nasional akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait karena karantina kewilayahan itu terkait dengan kewenangan beberapa menteri. Misalnya soal perhubungan, juga Menteri Perhubungan diajak bicara, soal kesehatan Menteri Kesehatan, soal perdagangan Menteri Perdagangan," sambung Mahfud.

(dhn/dhn)