COVID-19 Mewabah, Penundaan Pencoblosan Pilkada 2020 Opsi Terbaik

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 27 Mar 2020 11:12 WIB
Petugas melakukan penyemprotan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Penyemprotan ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Mulai hari ini seluruh karyawan KPU bekerja dari rumah.
Ilustrasi: Penyemprotan disinfektan di gedung KPU (Agung Pambudhy/detikcom)

Namun penundaan pelantikan PPS berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 23 September 2020.

"Seperti pembentukan PPS sudah ada dalam undang-undang. Pembentukannya harusnya enam bulan sebelum hari-H pencoblosan," kata Ferry.

Karena itu, menurut Ferry, pilihan terbaiknya adalah penundaan secara menyeluruh tahapan pilkada serentak atau menggeser hari pemungutan suara. Sementara waktu pemungutan suara sudah ditetapkan berlangsung pada September 2020, seperti yang tercantum dalam Pasal 201 Ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Agar ada kepastian hukum dalam pilkada, lebih pas kalau ada penundaan secara keseluruhan," ujar mantan Ketua KPUD Jawa Barat itu.

Menggeser hari pemungutan suara, menurut Ferry, artinya membutuhkan perubahan aturan. Dalam situasi darurat nasional seperti ini, dibutuhkan jalan paling pintas dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Simulasikan saja kapan waktu yang paling tepat karena kita belum tahu kapan wabah ini akan berakhir," ujar Ferry.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3