Round-Up

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Lawan Putusan Pemecatan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 20 Mar 2020 08:08 WIB
Evi Novida Ginting Manik
Foto: Evi Novida Ginting Manik (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting. Evi tak terima, dia melawan.

Dirangkum detikcom, Kamis Jumat (20/3/2020), Evi digugat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hendri Makaluasc dengan nomor perkara 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam gugatannya, Hendri, yang merupakan caleg nomor urut 1, menyebut terjadi penggelembungan suara di 19 desa pada Dapil Kalimantan Barat 6. Penggelembungan suara ini terjadi pada perolehan suara caleg nomor urut 7, Hendri Ramapon.

Kemudian KPU Sanggau disebut telah melakukan koreksi terhadap formulir model DB1 DPRD Kabupaten Sanggau. Perolehan Hendri Makaluasc adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara dan perolehan suara Cok Hendri Ramapon semula 6.378 suara menjadi 3.964 suara. Koreksi ini juga disebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun disebutkan KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak mau melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Cok Hendri Ramapon. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan disebut hanya mengubah jumlah perolehan suara Hendri Makaluasc di Kabupaten Sanggau tanpa mengubah atau menurunkan perolehan suara Cok Hendri Ramapon.

Atas hal tersebut, Hendri Makaluasc mengaku telah menyampaikan permohonan keberatan atas tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun, hal ini tidak mendapatkan balasan dari KPU RI. Selanjutnya, Bawaslu juga disebut telah memberikan putusan berkaitan dengan perubahan tersebut. Namun KPU RI disebut justru meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan putusan Bawaslu terkait perubahan perolehan suara.

Atas hal tersebut, DKPP menilai kinerja Evi tidak menunjukkan perubahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terlebih, menurutnya, divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang mana Evi sebagai koordinatornya, tidak menjamin terlayani dan terlindunginya hak konstitusi warga. Evi diputuskan melanggar etik terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6 itu.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," ujar DKPP dalam putusannya, Rabu (18/3).

Evi secara tegas menentang putusan DKPP ini.

Selanjutnya
Halaman
1 2